HARIANNKRI.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Aktifis Milenial Indonesia melakukan aksi unjuk rasa menuntut presiden memberhentikan komisioner KPK, karena menganggap pimpinan KPK berkhianat.
Kordinator nasional Himpunan Aktifis Milenial Indonesia Asep Irawan menjelaskan, aksi ini dilakukan karena pimpinan KPK dianggap telah berkhianat. Mereka menegaskan bahwa presiden wajib turun tangan menangani masalah ini. Ia juga mengaku bahwa dalam aksi sebelumnya yang dilakukan di gedung KPK, Jumat (13/9/2019) telah terjadi pemukulan terhadap massa aksi yang dilakukan oleh oknum pegawai KPK.
“Kami meminta memberhentikan semua komisioner KPK priode 2015-2019 dan segera melantik lima pimpinan KPK 2019-2023. Untuk menjaga stabilitas penegak hukum dalam aspek pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mereka telah menganggu pelaksanaan revisi UU KPK dan proses seleksi capim KPK oleh DPR. Ini adalah insiden buruk bahwa pimpinan KPK berkhianat. Ini sangat luar biasa,” kata Asep Irawan di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2019)
Ia juga meminta agar lima pimpinan KPK terpilih untuk segera dilantik dengan alasan stabilitas hukum, terutama untuk pemberantasan korupsi.
“Kami meminta bahwa segera melantik lima pimpinan KPK 2019-2023 untuk menjaga stabilitas penegakan hukum dalam aspek pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kalau tidak, maka ini sanggat berbahaya,” kata Asep Irawan.
Ia juga meminta pihak kepolisian menangkap dan menindak lanjuti oknum pegawai KPK yang menjadi biang keladi munculnya kerusuhan dalam aksi demostrasi di depan gedung KPK, Jumat lalu.
Sementara itu, salah satu orator Ogi menegaskan, pihaknya tidak tingal diam apabila masalah pemukulan tidak ditindaklanjuti. Iajuga meminta agar Wadah Pegawai (WP) KPK segera mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK.
“Apa bila penyampaian kami tidak di tindak lanjuti, kami akan terus melakukan demostrasi dengan membawa masa yang lebih banyak lagi. Tuntutan kami sederhana. Bahwa mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK sebagai lambang negara itu penting. Juga penegasan hukum terkait tindakan kekerasan premanisme dari oknum pegawai KPK terhadap peserta demo di deapan KPK,” tegas Ogi. (ARB)
