HARIANNKRI.COM – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Arjuna Putra Aldino mengkritik model pendidikan yang diaplikasikan di sekolah-sekolah yang hanya berfokus pada pengembangan kompetensi teknis (technical skill), namun kering akan pemahaman kebangsaan dan keindonesiaan.
“Pendidikan kita hanya berfokus mengembangkan kemampuan teknis semata. Pendidikan semacam ini berpotensi memisahkan orang dari akar sosial-budaya dan sejarah bangsanya,” tutur Arjuna (29/12/2019).
Pendidikan semacam ini menurut Arjuna membuat dunia pendidikan mudah diinfiltrasi ideologi ekstrimis. Karena pendidikan hanya berkonsentrasi mencetak manusia robot sesuai standar mekanisme pasar. Apalagi jika metode yang digunakan cenderung satu arah. Maka manusia yang dihasilkan adalah manusia yang berfikir monolitik. Sehingga mudah terpapar pikiran intoleran.
“Sekolah kita hanya mencetak tenaga kerja terampil. Yang terpenting bisa bekerja dengan rumus dan cara yang ditentukan. Sehingga tidak mengajarkan siswa berfikir multi-perspektif. Apalagi jika metode mengajarnya sangat dogmatis. Kondisi yang mendukung suburnya pikiran intoleransi,” tambah Ketua Umum DPP GMNI.
Hasil penelitian yang dilakukan lembaga survei dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 2018 menyebutkan sebanyak 10% kelompok muda setuju menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan boleh menggunakan kekerasan untuk membela agama.
Melihat kondisi ini, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menawarkan kepada pemerintah agar pendidikan kebangsaan menjadi program ekstrakurikuler yang wajib di sekolah. Menjadi program ekstrakurikuler karena bertujuan memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya.
“Untuk tangkal Intoleransi, kita usulkan pendidikan kebangsaan jadi ekstrakurikuler wajib dimulai dari pendidikan dasar,” tegas Arjuna
Sebagai program ekstrakurikuler, menurut Arjuna agar proses pembelajaran tidak terpatok pada standar yang kaku dan tidak bertumpu pada penilaian numerik yang mutlak. Sehingga siswa tidak terjebak pada metode hafalan yang mendangkalkan.
“Kita usulkan menjadi program ekstrakurikuler agar siswa bisa belajar tanpa beban. Bisa menjadi wahana yang dialogis,” kata Arjuna
Pendidikan Kebangsaan yang diusulkan oleh DPP GMNI menurut Arjuna akan berisi pembelajaran tentang wawasan nusantara, dan pemikiran para pendiri bangsa.
“Kita bisa bagi sesuai tingkatan pendidikan. Untuk sekolah dasar kita bisa isi dengan pengetahuan tentang keberagaman dan kebhinekaan Indonesia. Untuk pendidikan menengah kita bisa masukan aspek historis dan substansi pemikiran para pendiri bangsa. Sehingga siswa memiliki pemahaman yang utuh tentang Indonesia,” tutup Arjuna. (ARB)
