HARIANNKRI.COM – Forum Komunikasi Mahasiswa Bipolo (FKMB) meminta KPK agar segera memeriksa Bupati Buru Ramli Ibrahim Umasugi. Ia diduga menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Provinsi Maluku tahun 2016-2017 dan 2018. Kegiatan ini dinilai Forum Komunikasi Mahasiswa Bipolo (FKMB) telah merugikan negara hingga milyaran rupiah
Dalam aksinya di depan gedung KPK, Kordinator FKMB Enal Koffe meminta KPK segera menyikapi persoalan pemeriksaan belanja dana penunjang operasional fiktif. Hal ini menindak lanjuti hasil pemeriksaan penyidik Tipikor Polda Maluku, Kompol Lorens Werluka.
Menurutnya, pada kasus penyalahgunaan anggaran daerah tersebut, penyidik terkesan tidak menyentuh substansi kerugian negara seperti temuan BPK RI. Temuan tersebut menjadi dasar pemeriksaan tersangka oleh tim penyidik. FKMB menduga ada persekongkolan antara Bupati Buru dengan penyidik.
“Bupati Buru dalam hal ini Ramli Ibrahim Umasugi terkesan mengkambinghitamkan Sekda Kabupaten Buru Ahmad Asegaf dan Bendahara Daerah Lajoni sebagai korban kasus pengelapan uang negara,” kata Enal Koffee Rabu (29/01/2020).
Sementara itu Putra Lesi menjelaskan, dari hasil audit BPK RI terdapat temuan anggaran belanja fiktif pada OPD sekretariat Kabupaten Buru. Nilai total anggaran belanja fiktif sekitar 11,112 miliar lebih. Ia meminta KPK segera memanggil Bupati Buru atas kasus dugaan korupsi yang telah merugikan negara miliaran rupiah.
“Kegiatan aksi ini tidak terbatas pada FKMB sendiri. Kita ingin menjadikan aksi ini sebagai masalah universal yang harus diselesaikan. Untuk itu, kepada pemuda atau pemudi. Mari bersama-sama mendukung tuntutan ini dengan tegas,” tutur Putra Lesi. (ARB)
