HARIANNKRI.COM – Kepala suku Moi selaku pemilik hak adat Tanah ulayat di Sorong bersama marga Gefilem pemilik Tanah adat tempat didirikannya Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) melakukan aksi pemalangan pintu gerbang kampus tersebut. Mereka meminta agar rektor UMS tetap dijabat oleh Dr H Hermanto Suaib MM.
Berdasarkan Surat Keputusan PP Muhammadiyah 2935/KEP/1.0/D/2020, jabatan rektor UMS periode 2020-2024 diberikan kepada DR Muhammad Ali MM MH. Ia menggantikan rektor UMS masa periode 2016-2020 Dr H Hermanto Suaib MM.
SK ini mendapat penolakan dari mahasiswa UMS dan para kepala suku yang ada di Sorong dan sekitarnya (Raya). Mereka menganggap Hermanto Suaib adalah figur yang pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Mahasiswa UMS kemudian menggelar penandatanganan petisi penolakan SK tersebut.
Dalam aksi orasi saat penandatanganan petisi, Presiden Mahasiswa (Presma) UMS Abu Kelian, Rabu (15/4/2020) meminta agar PP Muhammadiyah bersikap arif. Ia menegaskan bahwa digantinya Hermanto Suaib, maka akan berdampak terhadap kelangsungan proses belajar mengajar di kampus.
“Sebab aksi ini tidak akan berhenti bahkan akan lebih brutal. Karena akan melibatkan seluruh kepala-kepala suku asli Papua yang ada di Sorong Raya. Kendati kondisi bangsa saat ini dilanda bencana akibat covid 19,” tegas Abu Kelian.
Disaat yang sama, Mahasiswa asli Papua dari suku Moi Onim Gefilem menegaskan bahwa suku Moi adalah pemilik hak adat tanah ulayat di lokasi kampus UMS. Jika rektor UMS diganti, maka suku Moi akan melakukan aksi pemalangan di pintu masuk hingga SK tersebut dicabut.
“Kalau PP muhammadiyah tidak segera mencabut SK 2935/KEP/1.0/D/2020. Maka kami selaku pewaris hak tanah adat yang saat ini berdiri kampus UMS, akan melakukan pemalangan,” ujar Onim Gefilem.
Pada Jumat (17/4/2020) sekitar pukul 05.00 WIT, kepala suku Moi bersama marga Gefilem memalang pintu gerbang masuk kampus UMS dengan menggunakan bambu. Ketua Dewan Adat suku Moi Silas Ongge Kalami SSos MSi mengingatkan semua orang agar tidak memindahkan palang tersebut.
“Bahwa siapapun sengaja atau tidak sengaja untuk melepaskan ini bambu yang kami pasang ini. Resiko dia tanggung. Karena kami pasang ini sangat berbahaya. Sakral untuk orang Moi,” kata Silas Ongge Kalami.
Sementara itu, mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, saat dihubungi mengaku tidak tahu peritiwa tersebut. Ia menjelaskan, saat ini dirinya tidak berada di struktural PP Muhammadiyah lagi.
“Maaf saya tidak tahu karena bukan PP lagi,” kat Din Syamsuddin. (OSY)