Mudik atau Pulang Kampung? Rakyat Butuh Kepastian. Oleh: Siti Nurjamilah, Pemerhati Sosial Politik.
Dalam program Mata Najwa yang tayang Rabu (22/4/2020) Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa mudik dan pulang kampung berbeda. Hal tersebut berkenaan dengan ungkapan Najwa mengenai data Kementerian Perhubungan seputar banyaknya orang yang mudik lebih awal.
“Kontroversi mudik, data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik. Faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, bapak,” ujar Najwa.
“Kalau itu bukan mudik, itu pulang kampung. Yang bekerja di Jabodetabek, di sini, tidak ada pekerjaan, mereka pulang,” jawab Jokowi.
“Apa bedanya?” tanya Najwa.
“Kalau mudik itu terkait hari lebarannya. Kalau pulang kampung itu bekerja di Jakarta pulang ke kampung,” jelas Jokowi. (radarbandung.id)
Pernyataan presiden itu pun langsung ramai diperbincangkan. Peneliti Senior Indef Didik Rachbini mengomentari bahwa pernyataan tersebut membingungkan bagi publik. Dengan adanya pernyataan itu justru menyebabkan risiko penyebaran Covid-19 kian meluas.
“Mudik dan bukan pulang kampung ini pernyataan kebijakan yang membingungkan dari pejabat publik dan pasti berpotensi menyebabkan kegagalan dan taruhan kegagalan adalah nyawa,” kata Didik dalam publikasi virtual di Webinar, Minggu (26/4/2020).
Satu hari setelah pernyataan perbedaan mudik dan pulang kampung yang dilayangkan presiden, yaitu tanggal 23 April 2020 tercatat sebanyak 1.165 orang penumpang bus antarkota dan antarprovinsi meninggalkan Jakarta di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur. Di Terminal Kampung Rambutan tercatat ada sekitar 1.000 penumpang yang berangkat pada Kamis (23/04), sebagian besar menuju Jawa Barat, atau naik kurang lebih 300 orang dari jumlah penumpang satu hari sebelumnya.
Belum lagi data yang diperoleh dari Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Pelabuhan Merak menunjukkan jumlah penumpang yang berjalan kaki pada hari Rabu (22/4) melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 1.248 orang jika dibandingkan pada hari Selasa (21/4) yang sebesar 605 orang. Jumlah penumpang di atas kendaraan pada Rabu (23/04) juga naik menjadi 16.006 orang, dari 11.688 satu hari sebelumnya.
Dari data di atas bisa kita lihat dampak dari pernyataan presiden yang membingungkan itu bukannya meminimalisir penyebaran Covid-19, justru sebaliknya semakin banyak warga yang pulang ke kampung halamannya. Bukan tanpa alasan. Mereka pulang kampung karena memang sudah tidak ada lagi lapangan kerja di kota. Mau bagaimana lagi daripada mati kelaparan.
Senada dengan hal itu, seorang pemudik yang ditemui di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Arya Winanda mengatakan sebenarnya ia was-was mudik di tengah wabah virus corona, namun ia tidak memiliki pilihan lain lantaran pendapatannya menurun.
“Takut juga terhadap virus corona cuma gimana lagi, kita juga was-was dengan virus corona. Susah [bertahan hidup di Tangerang], kalau tidak ada duit, ngutang-ngutang terus.”
Dari pada menjelaskan beda mudik dan pulang kampung rakyat lebih butuh kepastian dari penguasa. Ironisnya, penguasa tidak menjamin kehidupan mereka yang menetap di kota.
Lalu di mana peran penguasa dalam mengayomi dan menjamin keselamatan rakyatnya?
Penguasa dalam Islam adalah pelayan rakyat. Disebutkan dalam kitab Al-Ahkam as-Sulthoniyah bahwa tugas penguasa yaitu hirasatuddin (melindungi agama mereka) dan siyasatuddunya (mengatur urusan dunia). Hirasatuddin berupa jaminan setiap warga negara agar memahami ajaran agamanya, mampu mengamalkannya dengan baik, dan melindungi agama mereka dari berbagai bentuk kesesatan. Selain itu penguasa juga harus mampu melakukan siyasatuddunya berupa pelayanan terhadap rakyat agar bisa hidup layak sebagai manusia yang bermartabat. Menjamin rakyat mendapatkan hak-haknya yaitu dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan serta keamanan yang layak.
Tengoklah Umar bin Khattab ra, ketika menjabat sebagai khalifah, suatu kali ia pernah bertutur, “Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, ‘Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?’.” Bahkan hewan pun tak luput dari perhatiannya.
Pernah ada salah seorang warganya yang mengeluhkan pola kepemimpinannya, lalu ia bermuhasabah diri hingga tak bisa memejamkan mata semalam suntuk.
Di mana akan kita dapati pemimpin semacam Umar? Yang jelas bukan dari sistem kapitalime sekuler yang prioritas pemimpinnya bukan melayani rakyat.
