Pejuang Wabah Minim Proteksi. Opini Sri Mulyati

Pejuang Wabah Minim Proteksi. Opini Sri Mulyati

Pejuang Wabah Minim Proteksi. Oleh: Sri Mulyati, Mahasiswi dan Member AMK.

Mewabahnya Covid-19 sampai saat ini di tanah air belum nampak mereda. Dampak yang dirasakan masyarakat begitu menyesakkan dada. Berbagai sektor mengalami berbagai problem seperti sektor ekonomi, penddidikan, sosial dan budaya. Terlebih sektor kesehatan yang menjadi tombak utama dalam menghadapi serangan wabah, mereka para pejuang medis melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan orang-orang yang terjangkit Covid-19, meskipun bahaya di depan mata. Namun sayang, tindakan yang mulia ini nyatanya tdak di hargai bahkan mereka menjadi korban pemberian harapan palsu (PHP) oleh pemerintah hingga saat ini belum menerima intensif Covid-19 yang dijanjikan oleh pemerintah, seperti yang dialami oleh Anitha Supriono yang belum menerima intensif sebesar 7.5 juta yang bertugas sebagai perawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianto Saroso di ruang Intensif Care Unit (ICU) yang menangani pasien Covid-19 (25/05/2020, Tempo.co).

Selain RSPI, Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran pun belum mendapatkan intensif untuk Dokter dan Tenaga Medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19 pencairan terkendala akibat libur lebaran. “Terakhir karena Bank Indonesia sudah tutup karena lebaran. Pembayaran dijanjikan taggal 15” (25/05/2020, Merdeka.com).

Tidak hanya itu, pemberian intensif ini diberikan secara berangsur dan tidak semua kebagian. Kekecewaan pun hadir di tengah-tengah pejuang wabah yang dirasa dipermainkan dalam mendapatkan hak mereka. Selain itu juga beberapa tenaga medis yang tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Padahal, mereka adalah prajurit di garda terdepan dalam perang melawan pandemi Covid-19. Sampai hari ini mereka terus berjuang dan banyak diantara mereka yang gugur di medan perang.

Baca Juga :  Menara Jakarta Islamic Centre Miring Berhasil Diperbaiki

Namun sayang, perjuangan dan kerja keras ini tidak di hargai oleh para pemangku kekuasaan di negeri yang menganut sistem Kapitalisme. Sebelum terjadi dana Intensif yang tak kunjung cair, tenaga medis minim proteksi Alat Pelindug Diri (APD) yang tidak memadai dan sekarang proteksi finansial yang tidak mereka dapatkan.

Beginilah potret suram penghargaan terhadap pejuang Covid-19.

Rezim yang lebih mementingkan kepentingan ekonomi di banding dengan kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya terkhusus tenaga medis yang beresiko tinggi tertularnya virus. Hal demikian terjadi ketika dalam penanganan wabah menggunakan prinsif Kapitalisme yang tidak bersumber dari aturan yang hakiki yakni aturan Islam. Padahal sedari awal, sejak ditemukannya virus ini, seharusnya negara sigap menghadapi serangan ini dengan cara memberlakukan Lock down (karantina wilayah) yang dapat memutus rantai penularan virus dan mengisolasi bagi wilayah zona merah dengan memenuhi kebutuhan pokok mereka selama masa karantina. Akan tetapi, para pejabat kita ini begitu santai dalam menghadapinya dengan mengatakan rakyat Indonesia kebal dengan minum jamu.

Tetapi pada faktanya jumlah korban yang berjatuhan tidak kunjung mereda dan selalu mengalami peningkatan. Kurva peningkatan jumlah korban mengakibatkan tenaga medis kewalahan bekerja ekstra. Belum lagi baru-baru ini mereka melakukan aksi mogok kerja karena tidak mendapatkan APD yang memadai. Aksi ini pun mengakibatkan mereka terancam di PHK, ketika banyak tenaga medis yang dipecat. Artinya, penanganan pandemi ini semakin berkurang dan lama menuju kondisi yang aman. Karena butuh waktu yang lama lagi dalam membentuk tenaga medis yang berkualitas dan profesional.

Carut-marut dan ketidakadilan selalu di dapatkan tatkala negara ini masih menganut sistem Kapitalisme yang di dalamnya tidak ada rasa kemanusiaan dalam memutuskan kebijakan demi kebijakan. Janji hanyalah tinggal janji. Memperlihatkan kepada kita watak asli pemimpin di negeri ini. Seolah-olah masa bodoh suatu hal yang terjadi akan seperti apa. Berbeda halnya tatkala Islam mengurusi perkara ini. Selain sejak awal memberlakukan Lock Down, tenaga medis di bekali dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai seperti masker, hand sanitizer, hazmat dan yang lainnya.

Baca Juga :  Mengkritisi RUU Ketahanan Keluarga. Opini Djumriah Lina Johan

APD ini didapatkan secara mudah melalui dana yang berasal dari Baitul Mal. Barang yang didapatkan pun bukan berasal dari barang Impor. Begitupun dengan proteksi financial tenaga medis yang sejahtera baik dalam keadaan adanya wabah ataupun tiadanya wabah. Penghargaan yang begitu luar biasa didapatkan dari khalifah yang memegang kekuasaan. Tenaga medis yang profesional dan berkualitas wajib dihadirkan oleh negara. Begitupun dengan pelayanan kesehatan diberikan kepada rakyat secara cuma-cuma tanpa memandang status sosial baik kaya maupun miskin.

Pos Baitul mal didapatkan bukan dari hasil utang dari luar negeri melainkan, dari pos fa’i, usyur, jizyah, khums, ghanimah dan memaksimalkan pengelolan potensi sumber daya alam di wilayah negeri kaum muslimin. Hasilnya di alokasikan untuk pembuatan rumah sakit, penyediaan obat-obatan yang berkualitas dan menciptakan atau mencari vaksin untuk menangani wabah secepat mungkin, menyediakan Laboratorium yang memadai. Semua dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tanpa ada intervensi aseng maupun asing. Kemudahan-kemudahan yang akan di dapatkan seperti yang telah dijelaskan diatas hanya akan ada tatkala negara menerapkan Islam kafah di negara yang kita cintai ini.

Wallahu a’lam bishawab

Loading...