Bappeda Raja Ampat Bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Gelar Bimtek

Bappeda Raja Ampat Bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Gelar Bimtek
Sekda Raja Ampat, Dr Yusup Salim, M.Si Saat membuka kegiatan bimtek, Kamis (4/2/2021)

HARIANNKRI.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Raja Ampat menggelar bimtek Aplikasi SIPD. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Bappeda dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Kegiatan bimtek tersebut merupakan implementasi dari lahirnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Tentang : Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Selain itu, Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021 sesuai dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2019. Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang harus menjadi pedoman dalam penyusunan SIPD dengan memanfaatkan aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri, yakni SIPD.

Kegiatan bimtek SIPD ini berlangsung di gedung Pari Raja Ampat, Kamis (4/2/2021). Hadir Wakil Ketua I DPRD, Anggota DPRD, Sekda Raja Ampat, Para Asisten, Pimpinan OPD dan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemda Raja Ampat.

Baca Juga :  Walikota Mojokerto: Raja Ampat Seperti Surga Kecil Yang Jatuh ke Bumi

“SIPD merupakan alat bantu dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd), KUA/PPAS dan APBD agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat dan tepat. Dan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 90 tahun 2019,” kata Sekda Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, M.Si.

Bappeda Raja Ampat Bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Gelar Bimtek
Peserta bimtek dari OPD Pemda Raja Ampat, Kamis (4/2/2021)

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian dalam negeri, Ihsan Dirgahayu mengatakan bahwa pihak menjalankan amanat negara. Untuk memberikan pendampingan tentang SIPD sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

“Kami diamanatkan untuk memberi pendampingan tentang SIPD, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, ditugaskan melakukan evaluasi APBD, dan juga menyusun kebijakan, regulasi yang berkaiatan dengan pengelolaan keuangan daerah. Karena itu kami hadir di sini, berdiskusi banyak terkait pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ihsan Dirgahayu.

Baca Juga :  LSM Gerimis Tanyakan Ganti Rugi Hak Masyarakat Adat Pada Jalan Trans Bedare

Dengan bimtek ini diharapkan semua aspek keuangan daerah terserap dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Aplikasi SIPD ini sendiri mencakup semua aspek anggaran pemerintah daerah, mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai penatausahaan. Dengan mengadopsi SIPD, diharapkan akan terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan menciptakan keterbukaan informasi keuangan. (HSG)

Loading...