HARIANNKRI.ID – Presiden Jokowi menilai terdapat banyak potensi UMKM yang dapat diangkat dan diberikan peluang bahkan hingga mampu mengekspor produknya. Karenanya, perdagangan digital harus diarahkan untuk dapat memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Yang kecil-kecil ini kalau diangkat, kalau diberikan peluang, saya melihat banyak sekali. Ada keripik sekarang bisa, usahanya rumah tangga, bisa ekspor ke Korea, bisa ekspor ke Jepang. Kecil-kecil tapi ini kalau kita detail dan bekerja keras untuk mereka. Ini juga bukan sesuatu yang sulit,” kata presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (04/03/2021).
Menurutnya, perdagangan digital harus mendorong pengembangan potensi UMKM. Kekuatan digital harus dimanfaatkan untuk merangkai antara suplai dari UMKM di seluruh Indonesia dengan pasar nasional dan pasar global.
“Perdagangan digital harus memberdayakan UMKM kita,” ujar Presiden Jokowi.
Lanjutnya, untuk mengembangkan UMKM tersebut, diperlukan upaya untuk memperbaiki produk. Dari sisi kemasan dan merek, mendorong untuk berorientasi ekspor, hingga meningkatkan kapasitas UMKM tersebut.
“Biasanya nanti mulai kacaunya itu kalau sudah menyangkut kapasitas. Ini tugas kita juga untuk mendorong perbankan untuk mau menyuntikkan kepada UMKM kita agar kapasitasnya bisa naik,” ujarnya.
Lebih jauh Presiden mengingatkan, jika ada praktik perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM harus segera diatur dan diselesaikan.
“Sudah sampaikan ke Pak Menteri Perdagangan, ini ada yang enggak bener ini di perdagangan digital kita, “membunuh” UMKM, diperingatkan. Karena kita harus membela, melindungi dan memberdayakan UMKM kita agar naik kelas. Ini salah satu tugas terpenting Kementerian Perdagangan,” tegasnya.
Pengembangan Potensi UMKM Melalui Perdagangan Digital
Di hadapan seluruh peserta Rakernas yang hadir secara tatap muka dan juga virtual, Presiden juga meminta agar perdagangan digital dikembangkan dan dikelola dengan baik.
“Perdagangan digital adalah sebuah keharusan dan harus dikembangkan, harus dikelola sebaik-baiknya,” tegasnya.
Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, ujar Presiden, harus menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan bermanfaat. Transformasi digital yang dilakukan harus tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa.
“Indonesia, tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil. Negara-negara lain banyak mengalami ini dan kita tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil,” tegasnya.
Perdagangan digital yang dilakukan, imbuh Presiden, juga harus dapat meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mendorong produksi dalam negeri sehingga memberikan kemanfaatan bagi semua pihak terutama UMKM dan para konsumen rumah tangga. (RED)