PKS Tolak Rencana Pemerintah Pangkas Anggaran Subsidi Energi Tahun 2022

PKS Tolak Rencana Pemerintah Pangkas Anggaran Subsidi Energi Tahun 2022
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Dr. H. Mulyanto M. Eng

HARIANNKRI.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentang keras rencana pemerintah untuk mengurangi anggaran subsidi energi di tahun anggaran 2022 dengan alasan pemborosan uang negara. Saat ini rakyat masih membutuhkan berbagai subdisi terlebih pandemi Covid-19 belum berakhir.

Penolakan pemotongan rencana anggaran subsidi tersebut di tahun 2022 ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto. Ia menjelaskan, Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah dalam pidato Pengantar dan Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 di depan Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 20 Mei 2021 menyampaikan, Pemerintah akan menerapkan secara bertahap transformasi subsidi energi berbasis orang dan menghapus subsidi untuk Premium.

“Pada tahun 2021 Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp. 110,51 triliun untuk BBM, LPG 3 kg dan listrik. Jumlah itu sedikit lebih besar dibandingkan dengan anggaran subsidi energi 2020 yang mencapai Rp. 108,8 triliun,” kata Mulyanto di Jakarta, Rabu (26/5/2021).

Baca Juga :  Relawan Padi Banyuwangi Gelar Kopdar Lintas Komunitas Relawan

PKS Tolak Anggaran Subsidi Energi Tahun 2022 Dikurangi

Anggota Komisi VII DPR RI ini mengatakan, berbagai anggaran subsidi yang telah digulirkan Pemerintah di tahun 2021, baik subsidi energi maupun subsidi non energi, masih dibutuhkan masyarakat untuk dilanjutkan di tahun 2022. Apalagi saat ini kondisi pandemi Covid-19 masih belum berakhir dan ekonomi masyarakat masih belum pulih.

Mulyanto menegaskan di tahun 2022 Pemerintah perlu meneruskan program subsidi yang ada, termasuk subsidi untuk energi. Ia menegaskan, fraksi PKS tidak sepakat dengan pandangan bahwa subsidi untuk masyarakat adalah pemborosan anggaran Negara yang tidak produktif. Oleh karena itu secara bertahap harus dihapuskan.

“Pandangan PKS justru sebaliknya. Kita harus selalu memberikan pemihakan kepada mereka yang tidak mampu. Yakni mereka yang terpinggirkan akibat proses penyelenggaraan pembangunan yang belum ideal,” tegasnya.

Baca Juga :  Operasi Ketupat 2021; Antara Tugas, Kemanusiaan dan Keluarga

Mulyanto menambahkan, sesuai Sila Kelima, Pancasila, yang termaktub dalam Pembukaan UUD tahun 194. Bahwa salah satu dasar Negara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pembangunan mestinya mampu memberikan keadilan sosial bagi masyarakat. Bagi kita semua. Jangan dengan proses pembangunan membuat mereka yang kaya menjadi semakin kaya. Sedangkan mereka yang miskin menjadi semakin miskin. Akibatnya jurang ketimpangan dalam masyarakt menjadi menganga semakin lebar,” seru Mulyanto.

Subsidi anggaran Negara, lanjutnya, pada prinsipnya ditujukan untuk membantu mereka yang kurang mampu. Diharapkan bantuan tersebut dapat meningkatkan daya belinya sehingga meningkat produktivitasnya.

“PKS akan berjuang untuk membela kaum papa yang rentan terpinggirkan oleh proses pembangunan terkait dengan kebijakan subsidi ini,” pungkas Mulyanto. (OSY)

Loading...