HARIANNKRI.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi PKS Mulyanto menyebut mitra komisi tersebut mengeluhkan sistem perencanaan energi nasional yang disusun oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM. Menteri ESDM pun diminta untuk memperbaikinya sehingga tidak ada kesan digarap dengan tidak serius.
Menurut Mulyanto, ini saat yang tepat bagi Kementerian ESDM memperbaiki sistem perencanaan energi. Karena sekarang tengah dilakukan pembahasan rencana kerja anggaran Kementerian ESDM tahun 2022 bersama DPR RI cq. Komisi VII. Upaya ini perlu dilakukan agar antara perencanaan kinerja dengan perencanaan anggaran terdapat kesesuaian.
“Tahapan dan jadwal perencanaan energi yang akurat adalah soal yang sangat penting. Ini adalah setengah keberhasilan. Bila perencanaanya baik maka harapannya implementasinya menjadi semakin terarah,” katanya di Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Ia mengaku, selama ini mitra Komisi VII mengeluhkan ketidakseriusan pemerintah pada perencanaan ketenagalistrikan dan migas.
“Saya melihat dalam hal perencanaan ketenagalistrikan dan migas, Pemerintah tidak begitu serius. Ini dikeluhkan oleh mitra-mitra Komisi VII,” ujar Mulyanto.
Anggota Komisi VII Sebut Perencanaan Energi Nasional Kerap Terhambat di Kementerian ESDM
Mulyanto menuturkan, sampai saat ini, Kementerian ESDM belum mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030 dan revisi RIJTDGBN (Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional) tahun 2019-2038.
Padahal, menurutnya, tanpa adanya dokumen RUPTL dan RIJTDGBN yang sah, usaha penyediaan listrik dan pengadaan jaringan gas bumi ini tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik.
Mulyanto menambahkan sebenarnya pemerintah punya Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan dengan Perpres (Peraturan Presiden), Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) yang ditetapkan Menteri ESDM dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disusun PLN.
“Tapi, saya amati RUPTL ini tertahan lama di Kementerian ESDM. Hampir enam bulan tidak selesai-selesai. Begitu pula revisi RIJTDGBN, yang telah disampaikan BPH Migas sejak tahun 2019. Tidak terlihat penyelesainnya,” ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Melihat tenggat waktu yang sudah berjalan, Mulyanto pesimis berbagai usaha penyediaan listrik dan pengadaan ruas transmisi (RT) dan wilayah jaringan distribusi (WJD) gas bumi dapat terlaksana secara optimal. Masalah ini juga mengemuka saat pembahasan rencana kerja anggaran Kementerian ESDM kemarin senin 7/6/2021.
Untuk itu, Mulyanto meminta Kementerian ESDM mencontoh perencanaan yang dibuat Kementerian PPN/BAPPENAS dalam Sistem Perencanaan Nasional.
“Dalam sistem perencanaan tenaga listrik dan migas ini mestinya jelas siapa aktor penyusunnya, tahapan, serta jadwalnya. Termasuk adanya semacam Musrenbangnas (musyawarah perencanaan pembangunan nasional-red). Jadi kami mendesak Pemerintah untuk lebih serius menyusun perencanaan di bidang ketenagalistrikan dan migas ini. Jangan sampai terlambat seperti sekarang ini,” tutup Mulyanto. (OSY)
