PSI Sebut Rencana Pemerintah Berlakukan PPN Sembako Tidak Bijak

PSI Sebut Rencana Pemerintah Berlakukan PPN Sembako Tidak Bijak
Ilustrasi

HARIANNKRI.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut rencana pengenaan PPN sembako di saat ekonomi rakyat belum membaik adalah keputusan yang tidak bijak. Pengenaan pajak untuk kategori tersebut akan diyakini akan memperpanjang ketimpangan (disparitas) antar kelompok pendapatan masyarakat .

“Kondisi ekonomi di piramida bawah sangat berat. Kalau rencana ini berlaku untuk semua segmen, sungguh tidak tepat dijalankan tahun ini. Bahkan tahun depan,” ujar Juru Bicara DPP PSI Andre Vincent Wenas dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Menurutnya, walau tahun depan ada pembalikan perekonomian, tak serta merta ekonomi menengah bawah langsung tumbuh pesat. Andre mengingatkan, ada proses penyesuaian yang diyakininya akan memakan waktu yang tidak sebentar.

Baca Juga :  Wacana PPN, Pemerintah Sebenarnya Bekerja Untuk Siapa?

“Jangan sampai masyarakat di bawah yang sudah kesusahan dalam 2 tahun, langsung dikenakan tambahan pajak. Kami rasa ini kurang bijak,” ujar Andre.

Karenanya, lanjut Andre, PSI meminta agar pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan lebih kreatif mencari tambahan pajak pasca pandemi. Namun ia menegaskan, tambahan pajak yang dimaksud relatif tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah.

“Pajak menurut kami adalah instrumen untuk memperpendek disparitas kelompok pendapatan tinggi dan rendah. Diperlukan kreativitas untuk mencari potensi-potensi pendapatan pajak yang berkeadilan sosial,” ujarnya.

PPN Sembako Seharusnya Tak Masuk Kategori Potensi Pajak

Menurut Juru Bicara PSI ini, seharusnya pemerintah dan DPR segera duduk bersama untuk merumuskan potensi pajak tahun-tahun ke depan. Tentu saja rumusan potensi pajak harus diikuti dengan semangat memperpendek disparitas pendapatan.

Baca Juga :  Diduga Ujaran Kebencian, Rudy Haryanto Dilaporkan ke Bareskrim Polri

“Kami yakin Kemenkeu punya banyak alternatif dalam upaya menarik pajak dengan mengedepankan semangat memperpendek disparitas pendapatan. Di mana kami yakin PPN untuk sembako rakyat kebanyakan tidak perlu masuk di dalamnya,” tegas Andre.

Menurut Andre, mengejar target kelompok mampu secara ekonomi ini, lebih memenuhi rasa keadilan sosial.

“Terlebih dalam kondisi pandemi dan ekonomi yang sulit untuk rakyat bawah,” tutup Andre. (OSY)

Loading...