HARIANNKRI.ID – Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto meminta Pemerintah Indonesia harus berani mendahulukan kepentingan nasional sebelum mengakomodasi kepentingan negara-negara lain. Pemerintah harus proporsional dan realistis menyikapi isu yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim dalam konferensi yang diadakan di Glasgow, Skotlandia, Senin, 1 November 2021
“Dalam masalah ini Indonesia jangan mau didikte oleh negara lain. Sebagai wujud dari pergaulan masyarakat internasional, tentu kita mendukung berbagai inisiatif strategis dan kesepakatan internasional terkait perubahan iklim dan langkah-langkah mitigasinya,” katanya di Jakarta, Senin (2/11/2021).
Namun sebagai negara berdaulat, yang mengedepankan kepentingan nasional (national interest), yakni keamanan dan kesejahteraan rakyat, kita perlu cermat, hati-hati dan tidak didikte oleh pihak luar,” kata Mulyanto.
Ia pun mencontohkan krisis energi yang melanda Inggris baru-baru ini. Ternyata, yang berkomitmen penuh untuk menutup PLTU-nya, ternyata juga sulit ditepati.
“Demi menyelamatkan rakyatnya Pemerintah Inggris kembali menghidupkan pembangkit listrik batu bara mereka. Begitu pula China. Bagi negara-negara ini kepentingan nasional mereka adalah yang utama,” ujar Mulyanto.
Karena itu bangsa Indonesia, lanjut politisi senior PKS ini, di tengah pandemi yang belum usai; tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah; serta sumber daya batubara domestik yang berlimpah, tidak bisa serta-merta mengikuti maunya asing untuk menutup semua PLTU Indonesia. Lalu menggantinya dengan pembangkit listrik dari sumber energi yang lebih mahal. Hal ini berpotensi mengorbankan rakyat atau membengkaknya subsidi negara.
“Pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan sekedar tebar pesona dan mengharap pujian internasional. Namun yang utama adalah kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional, yang mampu memberikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Mulyanto. (OSY)
