Pengamat: Status Organisasi Polri Dibawah Presiden Itu Sudah Benar

Pengamat: Status Organisasi Polri Dibawah Presiden Itu Sudah Benar
Ilustrasi artikel berjudul Pengamat: Status Organisasi Polri Dibawah Presiden Itu Sudah Benar

HARIANNKRI.ID – Pengamat Kepolisian, Irjen Pol (Purn) Sisno Adiwinoto menyebut, status organisasi Polri dibawah presiden sudah benar. Wacana agar Polri berada dibawah kementerian disebutnya sebagai pendapat yang sudah usang dan tidak memahami sistem kepolisian.

“Sudah benar dan sangat tepat Polri di bawah presiden bukan di bawah kementerian,” ujar Irjen. Pol. (Purn.) Sisno Adiwinoto melalui keterangan tertulis, Senin (3/1/2022).

Menurutnya, bahwa sistem kepolisian di dunia terbagi menjadi tiga yaitu Sentralistik seperti di Perancis, Italia, China, Philipina, Thailand, Malaysia; Tersebar (fragmented) seperti di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belgia; dan Integral seperti di Jepang, Jerman, Australia, Selandia Baru. Polri saat ini tengah menuju Sistem Integral, tetapi masih Sentralistik.

Ia menilai, Polri pernah memakai Sistem Tersebar sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan 30 Juni 1946. Dimana saat itu ada Polisi Surabaya, Polisi Medan, Polisi Bandung dan Polisi Makassar dengan sebutan Hoof Bireuo.

Baca Juga :  Tim Intel Kejari Dairi Tangkap Buron Korupsi Yang Kabur Sejak 2009

Purnawirawan Polri Bintang Dua itu pun juga menegaskan bahwa tidak ada satu sistem kepolisian yang dianut secara seragam atau sama di seluruh dunia. Hal tersebut bergantung dari sejarah terbentuknya organisasi kepolisian, aturan konstitusinya, dan undang-undang yang berlaku.

“Perlu wawasan dan pengalaman yang berdasar “Fakta bukan Mitos”, jangan sampai hanya karena mengetahui atau mendengar suatu negara menempatkan organisasi polisi berada di bawah suatu Kementerian, lantas ingin menerapkan dengan mengusulkan organisasi polisi di Indonesia yaitu Polri harus di bawah suatu kementerian,” tegasnya.

Penempatan Organisasi Polri Sudah Sesuai Konstitusi

Ia juga menambahkan bahwa sesungguhnya ide tersebut bukan saja merupakan “pendapat yang sudah usang” yang sudah sering digulirkan mungkin karena adanya kepentingan tertentu atau merupakan ide yang sembarangan dan yang pasti mungkin karena “kurang memahami sistem kepolisian di dunia maupun sistem kepolisian yang berlaku di Indonesia”.

Baca Juga :  DJ Rere Monique Siap Guncang Luxor Surabaya Malam Ini, Sampai Pagi?

Khusus untuk Indonesia, penempatan organisasi Polri sekarang ini, sudah sesuai dengan konstitusi yaitu UUD 1945, sebagai negara hukum harus mengikuti aturan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

“Oleh karenanya usulan menempatkan organisasi Polri harus berada di bawah kementerian adalah pemikiran yang inkonstitusional dan mengingkari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum,” tutupnya. (SUB)

Loading...