Warga Terdampak PLTU Batang Kesal, PT BPI Terkesan Mengulur Waktu Meski Dimediasi Pemprov Jateng

Warga Terdampak PLTU Batang Kesal, PT BPI Terkesan Mengulur Waktu Meski Dimediasi Pemprov Jateng
Kuasa hukum warga terdampak PLTU Batang menyajikan fakta dan data saat pertemuan dengan perwakilan PT BPI yang dimediasi oleh Biro Hukum Pemprov Jateng, Selasa (7/6/2022)

HARIANNKRI.ID – Warga tiga desa terdampak pembangunan PLTU Batang Jawa Tengah mengaku kesal dengan hasil pertemuan dengan pihak PT Bhimasena Power Indonesia (BPI). Meski dimediasi oleh biro hukum Pemprov Jateng, PT BPI terkesan hanya mengulur-ulur waktu.

Kekesalan warga tiga desa ini disampaikan oleh kuasa hukum Marthen H Toelle yang hadir dalam pertemuan tersebut bersama perwakilan warga dan kuasa hukum lainnya. Ia menjelaskan, pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Semarang, Selasa 7 Juni 2022. Pihak PT BPI diwakili oleh Kuasa Hukum : Dr. Richard C.Adam, S.H., LlM didampingi 11 orang staff. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hukum Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum.

“Masyarakat terdampak PLTU Batang dan kami selaku kuasa hukum jelas merasa kecewa dengan hasil pertemuan tersebut. Kami berharap pertemuan tersebut berlangsung dengan baik. Terjadi komunikasi yang menunjukkan itikad baik dari kedua pihak.yang terjadi justru tidak demikian,” kata Marthen H Toelle saat dihubungi hariannkri.id melalui sambungan selular, Rabu (15/6/2022).

Ia menjelaskan, pada pertemuan tersebut, pihaknya telah memaparkan dengan sangat jelas beserta semua bukti mengapa warga terdampak PLTU Batang merasa dikecewakan oleh PT BPI selaku konsorsium. Selaku perwakilan kuasa hukum warga 3 desa, Marthen menyampaikan 4 tuntutan pokok kepada PT BPI.

Tuntutan tersebut adalah meminta keesetaraan harga lahan 100 ribu berupa cek dan 300 ribu berupa cek. Lahan pengganti yang diberikan kepada petani penggarap harus persawahan subur yang seperti dijanjikan oleh PT.BPI. CSR harus transparan dan akuntabel, tidak tepat sasaran sesuai surat pernyataan dari Kepala-Kepala Desa terkait.dan tentang janji PT BPI mempekerjakan tenga kerja lokal minimal 40 % tidak terakomodir.

Baca Juga :  Warga 3 Desa Eks Pemilik Lahan PLTU Batang Adukan PT BPI ke Anggota DPR RI

“Semua kami paparkan dengan jelas. Sesuai fakta dan data, bukan asumsi. Berdasarkan paparn itulah mengapa warga mengajukan tuntutan kepada PT BPI. Dan tuntutan tersebut sangat wajar. Karena PT BPI yang berjanji, PT BPI pula yang mengingkari,” imbuhnya.

Doktor lulusan Universitas Airlangga ini mengaku, warga kuasa hukum sangat kecewa akan hasil pertemuan tersebut. Pasalnya, kuasa hukum PT BPI yang datang beserta 11 staff yang hadir dipertemuan tersebut terkesan hanya mengulur-ulur waktu. Marthen berharap, tuntutan dari kuasa hukum warga ditanggapi dengan menyampaikan fakta, bukan asumsi.

“Yang terjadi adalah, pihak kuasa hukum PT BPI meminta waktu untuk menanggapi tuntutan kami. Alasannya, surat kuasa baru diberikan tanggal 6 Juni 2022. Dan alasan ini dimengerti oleh pimpinan rapat,” tegas Marthen.

Ia mengingatkan, pertemuan tersebut terjadi karena kebesaran hati warga untuk menyelesaikan masalah secara damai. Marthen pun mengaku dapat memahami bagaimana perasaan warga terdampak PLTU Batang terhadap sikap perwakilan PT BPI pada pertemuan tersebut.

“Karena pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan seselumnya yang drencanakan Pemprov Jateng tanggal 24 Mei 2022 lalu. Saat itu PT BPI meminta ditunda tanggal 7 Juni 2022. Alasannya untuk mempersiapkan materi jawaban. Kok sekarang minta waktu lagi umtuk alasan yang sama? Makanya sangat wajar jika warga sangat kecewa,” ungkapnya.

Baca Juga :  Hadi Prayogo Siapkan Dana Taktis Bela Wartawan
Warga Terdampak PLTU Batang Kesal, PT BPI Terkesan Mengulur Waktu Meski Dimediasi Pemprov Jateng
Marthen H Toelle (pakai topi) beserta rekan-rekannya dari kantor hukum Toelle dan Sahabat, bersama perwakilan warga usai pertemuan, Selasa (7/6/2022)

Namun demikian, lanjut Marthen, ada beberapa kesimpulan rapat pada pertemuan tersebut.

Kesimpulan Rapat Mediasi Warga Terdampak PLTU Batang Dengan PT BPI:

  1. Bahwa Biro Hukum pasti bersama-sama dengan warga dan Kuasa hukum dalam memperjuangkan hak-haknya secara adil, karena warga terdampak adalah warga jawa tengah, merupakan rakyat dan masyrakat Gubernur Provinsi Jateng.
  2. Bahwa Biro Hukum akan menyelesaikan permasalahan ini secara kondusif dengan penyelesaian secara damai dan tidak semata-mata secara hukum.
  3. Bahwa masalah lahan pengganti Biro Hukum dan Tim akan segera meninjau ke lokasi.
  4. Bahwa tentang masalah tenaga kerja agar PT.BPI memperhatikan dengan sungguh-sungguh.
  5. Bahwa tentang CSR akan dilakukan koordinasi untuk meminta pertanggungjawab pihak PT.BPI sebagai pengelola dana CSR.
  6. Bahwa untuk tuntutan kesetaraan kepada Kuasa Hukum Warga dn Kuasa Hukum PT.BPI aga melakukan koordinasi secepatnya.
  7. Bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak ada laporan tentang progres dari Kuasa Hukum Warga dan Kuasa Hukum PT.BPI maka Biro Hukum akan mengundang pertemuan kembali.

Marthen mengingatkan, warga terdampak PLTU Batang tetap akan berjuang untuk mendapatkan keadilan. Diantaranya dengan menempuh cara menyampaikan aspirasi ke DPRD Provinsi Jateng.

“Rencana besok pagi (hari ini-red) tanggal 16 Juni 2022,” tutupnya. (OSY)

Loading...