HARIANNKRI.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mempertanyakan logika harga BBM Revvo 89 di SPBU Vivo lebih murah dibanding harga BBM subsidi Petalite RON 90. Bukannya mendesak SPBU Vivo menaikkan harga BBM tersebut, pemerintah seharusnya mengoreksi mengapa harga Pertalite lebih mahal.
Mulyanto menegaskan, pemerintah tidak berhak dan berwenang mengatur harga bawah BBM non subsidi dari operator swasta. Justru, keberadaan BBM Revvo 89 dengan harga Rp. 8.900 yang lebih murah dibanding Pertalite ini menguntungkan masyarakat.
“Harga BBM yang murah ini kan menguntungkan masyarakat. Di tengah harga BBM subsidi Petalite RON 90 yang seharga Rp. 10.000 per liter,” kata Mulyanto di Jakarta, Senin (5/9/2022).
Mulyanto pun minta Pemerintah membuka data harga pokok produksi (HPP) BBM bersubsidi yang berlaku selama ini. Ia merasa ada yang aneh terkait kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Karena pada saat yang sama harga BBM non subsidi di Pertamina, Shell dan Vivo malah diturunkan, menyusul anjloknya harga minyak dunia. Untuk BBM jenis Revvo 89 yang harga sebelumnya Rp9.290 per liter turun menjadi Rp8.900 per liter.
“Akibatnya, masyarakat menyerbu SPBU Vivo,” imbuhnya.
Pemerintah Harus Klarifikasi Merngapa Harga Jual Pertalite Lebih Mahal dari Revvo 89 di SPBU Vivo
Melihat perbedaan harga jual tersebut Mulyanto minta Pemerintah perlu memberi penjelasan, kenapa harga jual Pertalite yang bersubsidi malah lebih mahal dari BBM non subsidi Revvo 89.
“Ini kan janggal. Pemerintah harus dapat menjelaskan berapa harga pokok produksi (HPP) Pertalite ini yang sebenarnya. Masa harganya masih lebih mahal daripada harga BBM di SPBU swasta. Selisih harga ini pasti akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat,” tegas Mulyanto.
Lanjutnya, kalau Pemerintah benar-benar objektif menghitung harga pokok produksi dan harga keekonomian BBM, semestinya tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM jenis apapun. Karena harga minyak dunia terus anjlok hingga USD 89 per barel. Sementara Pemerintah dan DPR sudah sepakat menetapkan asumsi makro harga minyak dunia sebesar USD 100 per barel.
“Artinya, fluktuasi harga minyak dunia masih dalam batas kemampuan anggaran negara. Dengan demikian Pemerintah tidak punya alasan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi,” tutup Mulyanto. (OSY)
