HARIANNKRI.ID – Pemerintah diminta hentikan wacana penarikan gas melon LPG 3 kg bersubsidi untuk digantikan dengan kompor listrik. Wacana tersebut diklaim dapat membuat masyarakat makin resah setelah menanggung beban berat akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.
Hal ini dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto kepada hariannkri.id, Kamis (22/9/2022). Ia mendesak Pemerintah tidak banyak melontarkan wacana yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan bingung di tengah melonjaknya harga pangan dan energi yang mendera.
“Pandemi Covid-19 yang menghantam sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat baru saja melandai. Keberadaan isu ini justru akan membuat mereka pulih lebih lambat dan bangkit semakin berat. Justru dalam kondisi seperti ini Pemerintah harusnya bisa menenangkan masyarakat,” kata Mulyanto.
Selama ini, menurutnya, di Komisi VII DPR RI, pembahasan soal kompor listrik bersama mitra terkait baru sebatas rencana uji coba. PLN rencananya akan membagikan 300 ribu kompor induksi ke masyarakat dalam rangka menyerap surplus listrik yang diderita perusahaan pelat merah tersebut.
“Karena kelebihan stroom itu harus dibayar PLN, baik dipakai atau tidak oleh mereka. Kondisi ini tentu menekan kinerja keuangan PLN,” imbuhnya.
Uji Coba Kompor Listrik Bersifat Sukarela
Mulyanto menuturkan, sesuai tujuannya uji coba kompor induksi ini bersifat sukarela bagi masyarakat yang berminat untuk berpartisipasi. Tidak ada paksaan dan tidak ada penghentian subsidi gas melon LPG 3 kg. PLN menjamin, bahwa penggunaan kompor induksi tersebut akan lebih murah atau paling tidak sama dibandingkan dengan biaya penggunaan energi sebelumnya.
“Jadi tidak ada rencana penarikan gas melon LPG 3 kg dari masyarakat oleh PLN,” ujar Mulyanto.
Ia pun menginformasikan, kompor induksi ini rencananya terdiri dari dua tungku. Masing-masing tungku membutuhkan daya 800 Watt. Jadi untuk satu kompor induksi memerlukan daya sebesar 1600 Watt. Karenanya daya listrik pelanggan sasaran program ini akan dinaikkan dari 450 VA atau 900 VA menjadi 2200 VA.
“Sebagaimana presentasi Dirut PLN di hadapan Komisi VII DPR RI, disampaikan bahwa tarif listrik untuk kompor induksi ini tetap disubsidi. Penambahan daya dari 450 VA atau 990 VA ke 2200 VA, termasuk kompor induksinya diberikan secara gratis,” tandasnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menganjurkan Pemerintah melakukan sosialisasi program penggunaan kompor listrik ini lebih baik lagi. Tujuannya agar masyarakat terdorong secara sukarela menggunakan kompor listrik.
Mulyanto merasa sosialisasi Pemerintah terkait program ini masih kurang. Akibatnya banyak isu tidak benar yang beredar di masyarakat. Salah satunya isu tentang program pengadaan kompor listrik ini bertujuan menghapus gas melon 3 kg.
“Berkembangnya isu seperti ini tentu membuat masyarakat resah. Karena tidak semua masyarakat siap beralih menggunakan kompor gas ke kompor listrik. Masyarakat masih berpikir penggunaan kompor listrik lebih mahal daripada kompor gas,” kata Mulyanto. (OSY)