HARIANNKRI.ID – PKS menuding Presiden Jokowi ingin memanjakan para pejabat negara dengan mobil dinas listrik. Dengan kondisi keuangan negara saat ini, APBN harus bijak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan pejabat.
Presiden Jokowi berencana menerbitkan instruksi presiden terkait rencana pengadaan mobil dinas listrik untuk semua pejabat. Rencana ini digulirkan di tengah kondisi keuangan negara masih belum aman sehingga dirasa perlu hati-hati dalam penggunaannya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengakui, untuk jangka panjang rencana pengadaan kendaraan listrik ini cukup baik. Mengingat Indonesia sendiri telah berkomitmen dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada tahun 2030. pada tahun 2060, masuk ke emisi nol atau net zero carbon.
Selain itu, penggunaan kendaraan listrik ini merupakan solusi untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM secara global. Sehingga konsumsi BBM dapat dikurangi.
“Apalagi di saat harga BBM tinggi serta PLN mengalami surplus listrik. Kendaraan listrik ini mungkin menjadi pilihan yang menarik,” kata Mulyanto di Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Upaya percepatan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri diakui Mulyanto akan berdampak baik di industri hulu seperti industri baterai listrik, maupun di hilir terkait industri otomotif. Namun ia minta Pemerintah tidak memaksakan program ini dilaksanakan sekarang.
“Karena masih banyak agenda lain yang menurutnya lebih penting dan mendesak,” imbuhnya.
Pengadaan Mobil Dinas Listrik Kuras APBN
Menurutnya, pengadaan kendaraan listrik di instansi Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga ada baiknya, dana atau anggaran Pemerintah diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendesak, seperti subsidi energi dan pangan untuk masyarakat.
“Secara umum percepatan penggunaan kendaraan listrik ini dampaknya bersifat positif. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal kita, saya lebih cenderung kita menunda pengeluaran APBN untuk sektor ini,” papar Mulyanto.
Ia menegaskan, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang sebaiknya Pemerintah memprioritaskan APBN untuk kebutuhan yang lebih penting dan mendesak bagi masyarakat. Ia menyarankan anggaran untuk pengadaan kendaraan listrik itu dialihkan untuk hal lain. Seperti subsidi energi, subsidi pangan, reduksi inflasi, dan lain-lain.
“Apalagi kalau kendaraan listrik tersebut diadakan secara impor atau dengan tingkat kandungan dalam negeri yang rendah tentu akan semakin membebani keuangan negara,” ujarnya
Di tengah kondisi APBN yang sulit sekarang ini, lanjut Mulyanto, Pemerintah perlu melakukan penghematan anggaran untuk belanja aparat dan fokus pada belanja masyarakat.
“Bukan malah sebaliknya, memanjakan aparat dengan mobil listrik yang dibiayai APBN,” tegas Mulyanto. (OSY)
