HARIANNKRI.ID – Polemik rute dan jadwal pelayaran penumpang trayek Sorong-Waisai akhirnya disikapi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong (KSOP Sorong) dengan myerahkan pengambilan keputusan ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas 2 Raja Ampat. Keputusan ini diambil usai digelar pertemuan antara pihak terkait dengan perwakilan masyarakat Raja Ampat.
Hasil rapat ini disampaikan Juru bicara Persatuan Masyarakat Adat dan Nusantara Peduli Pelayaran dan Ekonomi Kabupaten Raja Ampat, Abraham Umpain Dimara. Rapat diadakan di KSOP Sorong, Selasa 22 November 2022 lalu. Kepada hariannkri.id, Bram mengapresiasi pihak terkait atas kesepakatan yang dihasilkan pada rapat tersebut.
“Masyarakat Raja Ampat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas hasil rapat kemarin (22/11/2022-red). Kepada Kepala KSOP Sorong Bu Jece (Jece Julita Piris-red)beserta staff, Kepala KUPP Raja Ampat, terimakasih banyak. Pemerintah Daerah Sorong dan Raja Ampat juga terimakasih. Para pemimpin perusahaan kapal trayek Sorong-Waisai dan semua pihak terkait, terimakasih. Ini adalah bukti bahwa masyarakat Papua mampu menyelesaikan semua masalah dengan musyawarah,” kata Bram melalui sambungan selular, Rabu (23/11/2022).
Lanjut Bram, pada rapat tersebut diputuskan polemik terkait harga dan jadwal trayek Sorong-Raja Ampat diserahkan kepada KUPP Raja Ampat. Keputusan tersebut disebut Bram adalah keputusan bijak Kepala KSOP Sorong. Pasalnya, keputusan tersebut diklaim mengakomodir kepentingan masyarakat Raja Ampat selaku salah satu pengguna utama.
“Selama ini masyarakat Raja Ampat mengeluhkan masalah harga tiket dan jam keberangkatan kapal. Di kondisi ekonomi yang sekarang ini, semua pihak perlu bahu membahu meringankan beban sesama. Keputusan kemarin sangat bijak. Saya mewakili masyarakat Raja Ampat mengucapkan terimakasih atas kelapangan hati semua pihak,” ujar Bram.
Pria yang juga ketua Ikatan Pengusaha Asli Raja Ampat (IPAR) ini menambahkan, pihaknya akan terus mengawal amanah masyarakat Raja Ampat. Sehingga apapun kebijakan yang akan diambil, haruslah berpihak kepada masyarakat Raja Ampat.
“Pokoknya kami akan kawal sampai putusannya final dan berpihak kepada masyarakat Raja Ampat. Sampai kapan pun,” tutup Abraham. (OSY)
