Alarm Krisis Jurnalisme Nasional Sudah Menyala

Alarm Krisis Jurnalisme Nasional Sudah Menyala
Praktisi media dan pendiri Beranda Ruang Diskusi, Raldy Doy menyebut, jurnalisme nasional mulai menunjukkan tanda-tanda gempa besar diguncang tantangan teknologi

HARIANNKRI.ID – Jurnalisme nasional mulai menunjukkan tanda-tanda gempa besar diguncang tantangan teknologi. Industri media nasional sedang diterpa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengguncang berbagai perusahaan pers arus utama.

Praktisi media dan pendiri Beranda Ruang Diskusi, Raldy Doy menuturkan, sejumlah perusahaan pers melakukan restrukturisasi besar-besaran yang berdampak pada ribuan pekerja media. Sebut saja seperti iNews, Kompas TV, CNN Indonesia TV, TV One, hingga Republika

Penutupan beberapa kantor biro daerah iNews per 30 April 2025 menjadi sorotan utama. MNC Group, sebagai induk perusahaan, dikabarkan memberhentikan sedikitnya 400 karyawan. Tak hanya iNews, CNN Indonesia TV juga mengonfirmasi PHK terhadap sekitar 200 pegawainya, disusul Kompas TV yang melepas 150 karyawan dan menghentikan siaran televisi digital untuk beralih penuh ke platform digital.

“Fenomena ini sebagai krisis struktural di tubuh industri media. Ini bukan hanya gelombang PHK, tapi alarm serius tentang arah masa depan jurnalisme nasional. Kita sedang menyaksikan transformasi yang belum diimbangi dengan kesiapan ekosistem kerja dan bisnis media yang sehat,” kata Raldy, Minggu (04/05/2025).

Ia menyebut, banyak media saat ini terlalu fokus pada efisiensi dan perampingan, tanpa diiringi strategi adaptasi jangka panjang.

“Digitalisasi bukan semata memindahkan platform, tapi soal bagaimana menghidupi jurnalisme di tengah tantangan teknologi, algoritma, dan ekonomi digital yang sangat kompetitif,” ujarnya.

Raldy juga menyoroti dampak sosial dari PHK massal ini terhadap pekerja media dan kualitas pemberitaan.

“Kita akan kehilangan banyak karya- karya wartawan berpengalaman. Ini bukan hanya tentang angka, tapi soal nilai dan keberlanjutan profesi jurnalistik. Kalau tidak segera dibenahi, kita bisa masuk era post-jurnalisme yang miskin verifikasi dan etika,” tegasnya.

Ia berharap para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan asosiasi pers, turun tangan memastikan transisi industri ini tetap menjaga martabat pekerja media dan tidak mengorbankan kualitas informasi publik.

“Jurnalisme yang sehat butuh ekosistem yang berpihak pada pekerjanya, bukan hanya pada efisiensi pasar,” pungkasnya. (AJI)

Loading...