HARIANNKRI.COM – Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS Mulyanto menyindir kebijakan pemerintah menggalang donasi untuk penanggulangan covid-19. Ia menyebut cara pemerintah dalam mengelola negara saat menanggulangi penyebaran covid-19 seperti mengelola Lembaga Swadaya Masyarakat.
Menurut Mulyanto, tindakan menggalang dana dengan adalah tindakan yang tidak tepat. Ia mengingatkan, menggalang donasi untuk penanggulangan Covid 19 akan menghilangkan wibawa pemerintah di mata rakyatnya.
‘Tindakan tersebut tidak tepat dan bisa mencoreng wibawa Pemerintah di hadapan rakyat,” kata Mulyanto di Jakarta, Rabu (1/4/2020).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan mengingatkan pernyataan di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Disana disebutkan dengan jelas bahwa salah satu tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, menurut Mulyanto, pemerintah harus berupaya maksimal mengambil peran menyelamatkan nasib rakyat dengan seluruh kewenangan yang dimiliki.
“Mengelola negara jangan seperti mengelola LSM. Negara adalah organisasi dengan otoritas tertinggi dengan dukungan aparat dan pendanaan yang resmi. Semua harus dijalankan secara binding and compulsary (mengikat dan memaksa, red). Pendekatan yang dipakai bersifat struktural mandatory, bukan cultural voluntary,” tegas Mulyanto.
Sebelumnya, pemerintah berencana akan membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha guna membantu penanganan virus Corona Covid-19 di Indonesia. Nantinya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai gugus tugas yang akan mengelola rekening tersebut.
“Pemerintah akan membuka account khusus di BNPB bagi masyarakat dunia usaha yang ingin menyumbangkan. Ini akan diumumkan oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai account masyarakat yang ingin membantu dan langsung dikelola BNPB,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, seperti ditulis Rabu (25/3/2020).
(OSY)
