Menteri PPN: Jangan Anggap Enteng Penanganan Mudik Lebaran

Menteri PPN: Jangan Anggap Enteng Penanganan Mudik Lebaran
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menerima kunjungan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Jumat (21/2/2020) sore.

HARIANNKRI.COM – Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendukung upaya skenario mudik lebaran yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Momentum ini diprediksikan akan menjadi puncak penyebaran Covid-19 jika tidak ditangani dengan baik.

Kementerian PPN/Bappenas memberikan masukan terhadap kebijakan mudik seperti memberikan persyaratan yang cukup ketat untuk masyarakat yang hendak mudik. Selain itu, perlu adanya pembatasan jumlah armada dan jam operasional kendaraan yang keluar masuk suatu wilayah. Bagi Pemda yang sudah menyatakan lockdown, perlu secara tegas meminta warganya untuk tidak mudik.

“Menyikapi instruksi Presiden, penanganan mudik lebaran ini tidak bisa dianggap enteng. Sebab mudik merupakan fenomena sosial budaya, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan mudik sedini mungkin,” tambah Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa melalui telekonferensi di kediamannya di Jakarta, Kamis, 2 April 2020.

Baca Juga :  Menteri PPN Bahas Kekerasan Terhadap Anak Dengan Perwakilan PBB

Sebelumnya, dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar segera disiapkan skenario-skenario komprehensif yang menyentuh sisi hulu hingga hilir sebagai antisipasi mudik di tengah penyebaran pandemic Covid-19.

“Saya minta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif. Jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja. Tetapi lihat secara utuh baik dari hulu, di tengah, dan di hilir,” ujarnya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 2 April 2020.

Upaya dari hulu seperti menerapkan jaringan pengaman sosial atau bantuan sosial, utamanya bagi masyarakat lapisan bawah di ibu kota. Jika upaya hulu sudah berjalan barulah bergerak ketengah dimana pembatasan pergerakan orang dan menjaga jarak antarsesama lebih didisiplinkan. Kemudian di sisi hilir pengawasan dan pengendalian mesti dilakukan di tingkat daerah, terutama level kelurahan atau desa.

Baca Juga :  Bappenas Rakor Bersama Kepala Daerah Bahas Prioritas Nasional

Melihat hal tersebut, Kepala Negara membicarakan alternatif opsi yang dapat ditempuh seperti misalnya mengganti hari libur nasional di hari raya ke lain hari dan memberikan fasilitas bagi arus mudik di hari pengganti tersebut.

“Ini dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin sebagai alternatif, mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan,” kata Presiden. (OSY)

Loading...