Kegagalan Komunikasi Publik Menteri Agama dan Ketidakpercayaan Masyarakat

Kegagalan Komunikasi Publik Menteri Agama dan Ketidakpercayaan Masyarakat
Ilustrasi

Kegagalan Komunikasi Publik Menteri Agama dan Ketidakpercayaan Masyarakat. Ditulis oleh: Malika Dwi Ana, Pemerhati Sosial Politik.

Tahun ini (2021) Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji. Penyebabnya jelas; Pandemi. Tidak perlu lalu di-spin ke soal keamanan dana. Atau seolah-olah tidak bisa berangkat karena dananya terpakai untuk infrastruktur. Kenapa harus ‘bakar-bakar’ pakai kebohongan? Itu kayak mencampur antara yang haq dengan yang bathil.

Jika ada kesimpangsiuran informasi tentang pengelolaan dana haji, maka itu persoalan yang berbeda. Tidak ada hubungan hal itu dengan gagal berangkat haji tahun ini. Wong tahun ini attribusinya jelas, yakni Pandemi!

Menumpangkan isu pengelolaan dana haji dalam gagalnya berangkat ibadah haji tahun ini jelas kontra produktif. Meskipun ada banyak pertanyaan mengganjal juga; misal, kenapa semua kementerian mendadak turut bicara yah? Teriak mereka; “dananya aman”, ini justru mengundang kecurigaan. Jangan-jangan cuma angkanya doang yang kelihatan, seperti kasus buku tabungan yang diberikan presiden untuk korban bencana alam di NTB, nampak angkanya Rp. 50 juta, Tapi saat mau dicairkan tidak bisa. Atau jangan-jangan seperti kasus 11.000 triliun rupiah di saku kiri yang masih gaib. Juga, kata-kata “dananya ada, tinggal mau digunakan atau tidak…” dan seterusnya.

Masyarakat seperti sudah mati rasa atau kehilangan kepercayaan terhadap kata-kata pejabat publik yang lebih sering bohong.

Sehingga selalu ada pertanyaan selidik; “coba jelaskan dananya ada di bank apa saja? Dan mohon dikembalikan saja 140 Triliun ke masyarakat daripada kalian simpan titipan masyarakat tapi tidak amanah. Bansos saja ludes kalian korupsi kok…!”

Baca Juga :  Pemimpin Harus Berani Memperjuangkan Fakta Kebenaran Untuk Rakyat

Mereka hanya bilang dananya aman, tapi tidak ada penjelasan dananya diinvestasikan kemana saja, ya bank syariah katanya, bank syariah apa, dimana ya belum jelas. Yang pasti, sepertinya tidak mungkin diinvestasikan langsung untuk infrastruktur.

Balik lagi, pemerintah punya basis kebijakan yang rasional dalam gagal berangkat haji tahun ini. Nanti isu pengelolaan dana hajinya dianggap publik sama tudak bermasalahnya. Tapi berhubung ini menyangkut soal trust atau kepercayaan publik yang rendah dari sebagian masyarakat ke pemerintah, yang pangkal masalah sebenarnya adalah pemerintah sendiri yang terus memelihara polarisasi disamping perilaku-perilaku pejabatnya yang tak patut dicontoh. Para pemimpin sebaiknya berhenti menggunakan istilah radikal-radikul, juga para buzzer pendukung rezim harusnya berhenti memaki kodran-kadrun pada oposisi, agar umat tenang.

Barangkali yang mesti dibahas adalah gagalnya pengendalian pandemi, makanya haji gagal berangkat. Lalu berkembang bahwa gagalnya calon jamaah untuk berangkat haji adalah indikator telanjang gagalnya Menteri Agama Yaqut. Disebut gagal karena tidak mampu melakukan diplomasi (ke Arab Saudi) dan gagal mengkomunikasikannya (ke publik).

Baca Juga :  Wacana PPN, Pemerintah Sebenarnya Bekerja Untuk Siapa?

Dalam hal diplomasi, pribadi Menteri Agama Yaqut hanya salah satu faktor penentu.

Komunikasi yang buruk, saya kira jauh lebih mudah ditangani. Angkat saja orang yang kompeten memenuhi kebutuhan untuk diangkat menjadi Jubir Kemenag.

Atau sebaiknya ada satu wakil pemerintah dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang dipercaya masyarakat yang rajin menjelaskan duduk perkaranya dengan sabar. Dan, pemberi penjelasan sebaiknya jangan emosional. Gunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami masyarakat. Bahkan kalau perlu sertakan data yang benar. Agar wujud transparansi dan akuntabilitas benar-benar ada. Itu demi menarik kembali simpati dan kepercayaan publik.

Tidak memberangkatkan haji karena pandemi itu bagus dijadikan momentum untuk menuntut transparansi pengelolaan dana haji, bukan berkaitan hubungan sebab akibat. Karena sejak jaman Orba sudah banyak isu soal penyelewengan dana haji ini, maka tidak ada negatifnya kalau informasinya kini dibuka.

Kalau anda ingin melawan rezim yang dzalim, lakukanlah dengan dignity. Dengan harga diri dan demi kebenaran atau perbaikan nasib bangsa. Kalau cuma bakar-bakar emosi rakyat yang mungkin memang tidak terinformasi atau well informed maupun well educated ya tidak bakal kemana-mana, dan tidak mencapai sasaran apa-apa.

Loading...