HARIANNKRI.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara tegas meminta pemerintah menindak tegas eksportir Crued Palm Oil (CPO) yang tidak mematuhi Permendag No.6 Tahun 2022 terkait aturan Domestic Market Obligation (DMO). Sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia, sangat tidak masuk akal jika sampai terjadi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.
“PSI meminta agar persyaratan ekspor minyak goreng ditegakkan dengan konsekuen dan tegas. Sebab ini sudah ada di Permendag No.6 Tahun 2022. Yang mensyaratkan agar pengusaha (eksportir-red) telah menyalurkan CPO dan RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Oil-red)-nya untuk kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor,” kata Juru Bicara PSI, Andre Vincent Wenas dalam pernyataannya, Senin (21/2/2022).
Ia menegaskan, kepatuhan eksportir CPO terhadap aturan DMO tersebut harus dibuktikan secara nyata. Para eksportir diminta untuk bisa melampirkan surat pernyataan mandiri dengan melampirkan bukti kontrak penjualannya.
“Hendaknya persyaratan seperti ini dengan serius ditegakkan. Rakyat yang sedang dilanda pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir ini benar-benar sedang sengsara. Jangan sampai mereka terus dipermainkan,” tegas Andre.
PSI Pertanyakan Anomali Kelangkaan Minyak Goreng
Juru bicara PSI ini pun mengaku heran atas fenomena kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
“Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Tidak mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negerinya sendiri dengan harga yang terjangkau masyarakat luas,” imbuhnya.
Keheranan juga dirasakan oleh Andre terkait pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Dikatakan bahwa kebutuhan minyak goreng nasional selama Februari 2022 adalah sekitar 280 juta liter tapi baru terpasok 63 juta liter.
“Ini menunjukkan adanya anomali. Ini perlu penjelasan yang masuk akal, apa sebabnya? 63 juta liter itu khan cuma 22,5 persen dari kebutuhan 280 juta liter untuk kasus bulan Februari 2022 saja. Kemana yang 217 juta liter lainnya?” ujar Juru Bicara PSI ini.
Terkait keresahan yang saat ini terjadi di masyarakat, Andre meminta agar pemerintah lebih serius menguak kelangkaan minyak goreng. Ia meyakini, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menimbun demi mengambil keuntungan lebih.
“Agar satgas pangan lebih agresif mencari pihak-pihak yang terlibat penimbunan minyak goreng,” tutup Andre. (OSY)
