Ketua DPD RI Minta Luhut Hentikan Polemik Penundaan Pemilu dan Jokowi 3 Periode

Ketua DPD RI Minta Luhut Hentikan Polemik Penundaan Pemilu dan Jokowi 3 Periode
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menghentikan polemik penundaan pemilu dan Jokowi 3 Periode

HARIANNKRI.ID – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan polemik penundaan pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode. Selain memicu kemarahan publik, juga menjatuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi.

LaNyalla menjelaskan, sebelumnya, ia telah mengingatkan Luhut akan potensi kemarahan publik saat membahas penundaan pemilu 2024. Kini potensi peningkatan kemarahan publik juga terjadi saat muuncul polemik deklarasi Jokowi 3 periode.

“Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8%. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12%,” kata LaNyalla dalam pernyataannya, Minggu (3/4/2022).

Ketua DPD RI ini pun kembali mengingatkan Luhut untuk tidak meneruskan polemik soal penundaan pemilu dan Jokowi 3 Periode.

“Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan benegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” ujar senator asal, Minggu (3/4/2022).

Analisa Big Data Polemik Penundaan Pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode

LaNyalla juga mengingatkan, berdasarkan analisa Big Data yang dimiliki, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode turun dari 28% menjadi 23%.

“Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23% dari sebelumnya 28% untuk isu yang sama,” terang LaNyalla.

Menurut LaNyalla, disaat bersamaan sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi.

“Dari pantauan Big Data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10%,” kata LaNyalla.

LaNyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas.

“Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas, ” tutup LaNyalla. (RED)

Loading...