HARIANNKRI.ID – Survei terbaru Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) mengungkap, masa lalu Prabowo Subianto masih berpotensi menjadi bahan kampanye lawan. Namun demikian, tingkat kepercayaan publik terhadap isu tersebut kian tahun melemah.
Apakah publik tahu bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas tentara karena terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, yakni penculikan aktivis demokrasi 1998? Hanya 42 persen yang menjawab tahu pada 2014, dan hanya 38 persen pada 2023. Yang yakin atas keterlibatan prabowo tersebut pada 2014 sebanya 52 persen, lalu menurun menjadi 44 persen pada 2023.
Demikian menurut hasil studi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang disampaikan Professor Saiful Mujani dalam program ’Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode ”Isu HAM dalam Debat Capres 1”. Program ini tayang di kanal YouTube SMRC TV, Kamis (14/12/2023).
“Kalau sekarang efek kasus penculikan aktivis itu melemah karena pengetahuan masyarakat mengenai kasus tersebut melemah. Kemudian tingkat keyakinan publik pada kasus itu juga mengalami pelemahan. Bahkan beberapa jenderal yang sangat menentukan dalam pemberhentian Prabowo tersebut, seperti Wiranto, sekarang mendukung Prabowo. Demikian pula yang terjadi pada sejumlah aktivis. Di tingkat elit pun melemah komitmen terhadap masalah HAM ini,” ujar pendiri SMRC tersebut.
Lebih lanjut Saiful mengatakan bahwa isu HAM Prabowo ini penting secara elektoral. Ia menggerus elektabilitas Prabowo sebanyak 10 persen. Dalam studi eksperimental menjelang pilpres 2019, dan dalam studi terakhir November 2023, elektabilitas Prabowo melemah secara signifikan bila jumlah pemilih yang tahu dan yakin dengan pemberhentiannya dari dinas tentara tersebut karena pelanggaran HAM berat tersebut.
Dalam variabel kontrol, ditanya apakah jika pemilihan diadakan sekarang, ibu atau bapak akan memilih Prabowo? Hasilnya ada 33,7 persen menjawab ya; 44,4 persen menjawab tidak; dan 21,9 persen menjawab tidak tahu. Sementara dalam treatment, ditanya apakah ibu atau bapak akan memilih Prabowo sebagai presiden bila mendengar bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan aktivis demokrasi 1998? Ada 23,3 persen menjawa ya; 52,6 persen menjawab tidak; dan 24,2 persen tidak menjawab.
“Artinya kalau dikampanyekan bahwa Prabowo ini penculik, itu bisa menggerus (suara Prabowo). Karena itu, bagi orang yang mau menghambat agar Prabowo tidak jadi presiden, adalah dengan meningkatkan jumlah pemilih yang tahu bahwa Prabowo terlibat dalam penculikan tersebut dan meyakinkan mereka bahwa memang Prabowo bertanggungjawab terhadap penculikan itu. Dan faktanya memang dia diberhentikan (karena kasus itu) dan Prabowo pun tidak melawan (membantah),” ujar Saiful.
Saiful menyatakan bahwa bagi para aktivis HAM, misalnya, tantangannya adalah bagaimana membuat mayoritas masyarakat mengetahui bahwa ada isu HAM berat dalam Pilpres Indonesia kali ini.
“Yang tahu sekarang baru sekitar 38 persen. Buatlah menjadi 70 persen. Bagaimana caranya? Nah itu adalah bagian dari agenda sosialisasi dan kampanye politik yang bermartabat,” pungkasnya. (OSY)
