Kampanye Militer Internasional dan Kedaulatan Rakyat Untuk Kemanusiaan

Moeldoko Tidak Perlu Over Acting, Ancam Gunakan TNI- Polri Untuk Ancam People Power. Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti,

Situasi Menjelang Pilpres, Kampanye Militer Internasional dan Kedaulatan Rakyat Untuk Kemanusiaan. Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional).

Menjelang Pilpres 2019 dimana kampanye Politik Indonesia berjalan bergelombang, di wilayah Asia Tenggara juga mulai terjadi kampanye militer negara-negara besar. Saat ini mulai terlihat garis perbatasan sudah dibuat, armada militer tengah dipersiapkan, dan pangkalan militer sedang dibangun.

Bagi JAKI, apapun yang terjadi dalam situasi perlombaan militer ini, harus mendukung terwujudnya prinsip moral kemanusiaan yang bermartabat. Negara Indonesia tetap berkomitmen pada kehendak Rakyatnya yang memiliki amanah untuk mewujudkan moral kemanusiaan dan berharap hadirnya kekuatan militer negara-negara maju di wilayah Asia Tenggara ikut mendorong tercapainya daulat rakyat Indonesia yang sedang kami perjuangkan.

Bukan untuk menjalankan tekanan internasional ke Indonesia, melainkan membantu menciptakan rakyat Indonesia dalam menghapuskan penjajahan. Tentu prinsip Indonesia akan bekerjasama dengan siapapun selama saling menguntungkan, terutama rakyat miskin dan yang masih terjajah keadaan.

Baca Juga :  Wow, Umat Islam Dikepung Habis. Opini Asyari Usman

Untuk itu peran masyarakat sipil (Civil Society) dan pergerakan dalam politik juga dibutuhkan dalam konstelasi politik Indonesia yang saat ini menjadi sentral perhatian negara-negara besar. Peran yang paling fundamental kekuatan masyarakat sipil terus mengkampanyekan bahwa Rakyat adalah Pemilik Negara dan Politik, hukum dan ekonomi harus didasari Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Para pelaku politik Pilpres harus tetap berpegang pada kerangka kerja bahwa demokrasi yang dibangun harus berdiri kesemuanya untuk kepentingan rakyat.

Badan-badan pertahanan nasional seperti militer juga harus berdiri membentengi kedaulatan rakyat. Dimana kedudukan militer dalam menjalankan kekuatan pertahanan. Bukan hanya berfungsi dalam pertahanan fisik atau teritorial. Akan tetapi lebih dari itu yaitu mempertahankan kedaulatan rakyat dalam sebuah negara Indonesia.

Namun hal ini bukan berarti militer kembali menjalankan praktek politik Dwi Fungsi ABRI. Yang sudah tidak sesuai dengan keadaan jaman sekarang seperti menduduki pos-pos kementerian. Hal ini justru membuat militer Indonesia menjadi bahan tertawaan dunia internasional. Politik Indonesia tetap harus dijalankan melalui praktek-praktek sipil yang didasari nilai-nilai kemanusiaan yang keseluruhannya untuk kepentingan rakyat. Dimana negara menjadi organisasi formalnya.

Baca Juga :  Prabowo dan Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat, Opini Tony Rosyid

Sedangkan penguatan militer dalam organisasi TNI tetap bertujuan sebagai Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Dimana Badan-Badan Pertahanan dalam sektor-sektor strategis Negara dibentuk dan tetap berfungsi dan berposisi sebagai militer dalam sistem pertahanannya. Disini tidak akan ada lagi jenderal atau prajurit menganggur. Sedangan politik negara tetap dijalankan oleh kekuatan rakyat dan prakteknya dilakukan melalui praktek sipil melalui demokrasi atau musyawarah.

Loading...