Jejak Panas Kivlan dan Wiranto. Oleh: Dimas Huda, Pengamat Politik.
Kivlan Zen dan Wiranto awalnya adalah satu “kubu” pada saat didalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI terjadi rivalitas antara ABRI hijau dan ABRI Merah Putih. Kendati sejatinya, rivalitas ini lebih dominan sebagai konflik antara LB Moerdani versus Prabowo Subianto.
Kivlan, dalam bukunya yang berjudul “Konflik dan Integrasi TNI Angkatan Darat”, mengungkap, sejak 1985, Prabowo memberikan keyakinan kepada kolega pendukungnya untuk hati-hati terdahap LB Moedani. Itu dilakukan Prabowo setelah ia mendengar ucapan Moerdani sendiri yang membenci Islam dan kalangan muslim.
Prabowo sering melakukan konsolidasi dengan koleganya sesama perwira menengah yang pro-Islam seperti Mayor Kivlan Zein, Mayor Ismed Yuzairi, Mayor Safrie Syamsuddin dan Mayor Glen Kairupan. Pertemuan kadang dilakukan di rumah Prabowo di Lembang, Bandung.
Sejak itu pula, Prabowo sering mempromosikan perwira tinggi yang dekat Islam untuk jabatan yang lebih tinggi. Salah satunya adalah mengerek Wiranto menjadi ajudan presiden pada 1989.
Pada saat Kivlan menjabat sebagai Pabandya Urusan Pangkat dan Jabatan Kostrad, ia antara lain mengusulkan ke Pangkostrad dan KASAD untuk mengangkat Wiranto menjadi Ajudan Presiden. Padahal, pada saat itu Kivlan masih sakit hati karena Wiranto dianggap telah menggagalkan dirinya menjadi Komandan Batalyon pada Oktober 1985. Pada saat itu, Kivlan Zen menjadi siswa SusDanYon dan Wiranto sebagai Komandan Sekolah DanYon di Pussenif Bandung.
Kivlan bilang, karena menghormati Prabowo Subianto, ia tetap mengusulkan Wiranto. Akhirnya Wiranto diangkat menjadi Ajudan Presiden. Atas pengangkatan ini, Wiranto sempat mengucapkan terima kasih kepada Kivlan di kantornya, Jalan Merdeka Timur.
Hanya saja, pada saat terjadinya islamisasi di pemerintahan dengan diiringi berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, sikap Wiranto menjadi jelas. Prabowo menilai, Wiranto lebih dekat dengan kelompok Murdani.
Sejarah mencatat, mundurnya Soeharto dan naiknya Habibie sebagai Presiden RI, menempatkan Wiranto sebagai pemenang. Letjen Prabowo dicopot dari jabatan Pangkostrad. Kemudian Kivlan Zen dilepas dari jabatannya dari Kepala Staf Kostrad. Begitu juga Mayjen Muchdi PR dicopot dari jabatannya sebagai Danjen Kopassus. Mulai saat itulah Wiranto sepenuhnya menguasai ABRI.
Pam Swakarsa
Hubungan Kivlan dan Wiranto kembali terjalin menjelang Sidang Istimewa (SI) MPR yang akan digelar 10-13 November 1998. SI MPR diperlukan, pasca lengsernya Presiden Soeharto, untuk menjaga proses pergantian kepemimpinan nasional secara demokratis, maka diperlukan perubahan TAP MPR tentang GBHN, termasuk perubahan waktu pemilu yang semua dilaksanakan tahun 2002 menjadi tahun 1999.
Kala itu, massa anti-SI yang disinyalir didukung secara diam-diam oleh para purnawirawan ABRI seperti Kemal Idris, Haryadi Darmawan, Harsudiono Hartas, Hariyanto PS, Syaful Sulun dan Benny Murdani ingin menggagalkan peristiwa penting itu. Mereka menghendaki terbentuknya pemerintahan koalisi nasional dan MPR revolusi tanpa pemilu dan Perubahan TAP MPR.
Dalam kondisi inilah muncul ide pembentukan Pasukan Pam Swakarsa. Pasukan ini beranggotakan pemuda dari ormas Islam. Pasukan sipil inilah yang dipersiapkan untuk menandingi kekuataan massa anti-SI. “Wiranto yang jadi panglima Pam Swakarsa. Dia yang memerintahkan pembentukan pasukan itu,” ujar Kivlan seperti dikutip majalah DewanRakyat edisi 5 Juli 2004. Sedangkan Kivlan, di dalam pasukan ini adalah sebagai pelaksana lapangan.
Kivlan menceritakan secara detail tentang proses pembentukan pasukan sipil tersebut. Pada 4 November 1998, sekitar pukul 15.30, Wiranto memanggil dirinya di Mabes ABRI Jln. Merdeka Barat dan memintanya untuk mengerahkan massa pendukung SI. Kala itu, Jenderal Wiranto kira-kira mengatakan, “Kiv, kok orang anti-SI semua. Saya dengar kamu mengerahkan massa untuk masuk di MPR. Nah, kamu kerahkan lagi pendukung SI. Ini juga perintah dari Presiden Habibie.”
Sebagai catatan saja, ketika Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Habibie, tidak membuat massa mahasiswa meninggalkan gedung MPR. Mereka tidak menghendaki Habibie sebagai pengganti karena dianggap antek Orde Baru. Tak beda dengan Soeharto. Kala itu, hanya unsur mahasiswa Islam yang menarik diri. Pada saat itulah, datang massa dari ormas Islam dengan ikat kepala bertuliskan “Reformasi Konstitusi”. Massa ini pro Habibie mengambil alih penguasaan terhadap geduang MPR. Wiranto rupanya menganggap Kivlan terlibat dalam pengerahan masa itu.
Selanjutnya kembali ke dialog Wiranto dan Kivlan. “Dulu Bapak copot saya, saya sudah tidak punya jabatan sekarang. Mengapa saya dipanggil?” Kivlan bertanya.
“Ah, itu kan kehendak Pangkostrad Djamari Chaniago. Sudahlah, kamu kerahkan massa lagi. Nanti kamu saya kasih jabatan kalau selesai,” janji Jenderal Wiranto.
Kivlan ragu untuk menjalankan perintah Wiranto itu sebab risikonya amat besar. Namun Wiranto tetap minta agar Kivlan melaksanakan. Pertemuan itu berlangsung empat mata selama 15 menit. Soal pendanaan awal, Wiranto mengarahkan Kivlan untuk bertemu pengusaha Setiawan Djodi dan Staf Wakil Presiden Jimly Asshidiqie. Sore itu juga, mereka bertemu dan Djodi memberikan dana awal.
Ketika itu, belum ada istilah Pam Swakarsa, tetapi pendukung SI. Dengan adanya pendukunq SI, yang ikut membantu pengamanan sidang MPR, maka moral prajurit ABRI kembali meningkat. Sejak awal direncanakan, pendukunq SI ditempatkan berhadapan massa kontra SI, aparat seolah-olah kemudian melerai.
Tugas Pokok Kodam
Kivlan dicopot dari jabatan Kaskostrad pada 20 Juni 1998. Namun, meski tanpa jabatan resmi ia menerima perintah Panglima ABRI tersebut karena perintah itu juga merupakan perintah presiden, seperti kata Wiranto.
Sebagal tindak lanjut perintah Wiranto, pada malam 4 November 1998 diadakan pertemuan pampinan ormas Islam dan pondok pesantren di rumah dinas DPA di Jln. Ampera.
Dari rapat itu ada komitmen mengerahkan massa sebanyak 30.000 orang. Bala bantuan massa datang Banten, Jabotabek, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Makassar.
Massa itu mulai berdatangan ke Senayan sejak 6 November 1998. Sore hari, dilangsungkan apel di Parkir Timur Senayan dipimpin Panglima Devisi Kiblat (Koordinator Islam Bersartu Penyelamat Konstitusi), Daud Poliraja.
Menurut Kivlan, kelompok anti-SI yang bermarkas di jln. Bukit Duri V/20 dipimpin antara lain Ratna Sarumpaet dan Letjen Haryono PS. Pusat gerakan antara lain di Universitas Atmajaya. Mereka berencana merebut Tugu Proklamasi untuk mendeklarasikan Pemerintahan Koalisi Nasional dan MPR Revolusi serta berencana merebut MPR pada 10 November 1998 saat SI dimulai. Bahkan ada informasi, massa beringas akan membunuh anggota MPR.
Pertemuan kedua dengan Wiranto dilangsungkan ketika diadakan rapat pada 9 November 1998 di rumah dinas Panglima ABRI di Jln. Denpasar Raya sekitar pukul 09.00 – 10.00. Hadir Panglima ABRI Jenderal Wiranto, Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol Nugroho Djajusman, Pangdam Jaya Mayjen Djaya Suparman, Mayjen Kivlan Zen dan seorang penghubung Kivlan Zen dengan Pangab, Kolonel Aditiyawarman Thaha.
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa tugas pokok Kodam adalah mengamankan Pam Swakarsa apabila terjepit, dengan operasi Pam Swakarsa di depan menghadapi massa dan ABRI di belakangnya. “Namun dalam praktiknya, tidak jarang Pam Swakarsa digebuki pasukan Marinir di beberapa lokasi, karena mereka tidak diberi tahu,” ujar Kivlan.
Agar tugu Proklamasi tidak dikuasai kelompok anti-SI maka pada 8 November 1998, sekitar 500 orang Pam Swakarsa dari Banten telah masuk ke area tersebut. Mereka melakukan tahlilan dengan alasan wafatnya KH. Hasan Basri, Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI).
Strategi ini sangat jitu, terbukti kelompok anti-SI gagal merebut tempat bersejarah itu. Kendati demikian, baku hantam di sekitar tugu tak bisa terelakkan. Sedikitnya 7 orang luka parah dari pihak Pam Swakarsa dan 2 mobil dibakar oleh massa pada kejadian tersebut.
Massa Pam Swakarsa dievakuasi oleh pasukan Kodam pada 10 November 1998 sekitar pukul19.00 atas perintah Mayjen Kivlan.
Sementara itu, ribuan massa mengepung MPR dari jembatan Semanggi, arah Cawang, Al-Azhar, Mustopo, Kebun Jeruk, Slipi dan Tanah Abang. Massa anti SI dihadapi oleh Pam Sawakarsa dan berhasil ditahan. Tapi upaya ini juga memakan korban. Dari pihak pendukung SI 4 orang tewas di Cawang dari kalangan Ambon Muslim yakni Wahidin Nulete, Sulhan Lestaluhu, Mansur Ula dan Budi Marassabesy.
Mereka tewas setelah melalui penyiksaan dari kalangan massa kontra SI yang telah disusupi preman dari unsur-unsur kriminal. Foto-foto penyiksaan sadis Wahidin itu diabadikan fotografer sebuah majalah mingguan.
Pada awal berlangsungnya SI, Kelompok Ciganjur yang terdiri atas KH Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, Amien Rais, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X membuat Deklarasi Ciganjur yang salah satu butirnya mendesak seluruh pengamanan Pam Swakarsa SI MPR 1998 segera membubarkan diri saat itu juga dan kembali ke rumah masing-masing.
Kelompok Pam Swakarsa ini pada awalnya bernama Kiblat tetapi diubah oleh Nugroho Jayusman menjadi Pam Swakarsa. Atas perintah Nugroho, awalnya Pam Swakarsa berada di baris depan, ABRI di belakang. Tetapi tanggal 13 Nopember 1999, akhir sidang, ABRI di depan dan Pam Swakarsa di dekat Jakarta Hilton Convention Center (JHCC) dan sekitar Senayan.
Bentrokan antara aparat keamanan dan massa tak terhindarkan, maka pecahlah peristiwa Semanggi I dengan tewasnya 6 mahasiswa.
Kemudian Kemal Idris melakukan kudeta dengan mengumumkan pemerintahan Koalisi nasional dan MPR Revolusi di Hotel Sahid Jaya. Hal ini dilakukan setelah ia mengikuti rapat pimpinan ABRI di Merdeka Barat dengan mengundang para purnawirawan ABRI yang isinya Panglima ABRI meminta agar para purnawirawan tidak mengganggu SI MPR dan mendukung upaya demokratisasi melalui SI MPR serta Pam Swakarsa adalah inisiatif ABRI.
SI berhasill dilaksanakan untuk mengubah GBHN, khususnya tentang pemilu yang dimajukan tahun 1999 dan menghasilkan MPR yang murni tanpa campur tangan ABRI.
Wiranto Menolak Bertanggung Jawab
Akan tetapi, cerita tak berhenti di sini. Wiranto belakangan justru menolak bertanggung jawab atas kekurangan dana Pam Swakarsa. Bahkan ia juga cuci tangan akan adanya pasukan sipil ini.
Padahal setelah SI selesai, Wiranto menerima berkah. Dia tetap berada pada posisinya sebagai Menhankam Pangab. Sementara Kivlan sebagai pelaksana di lapangan menanggung beban hutang kepada berbagai restoran Padang.
Kivlan mencoba minta dana kepada Wiranto. Tapi, ia terus dipimpong dan diarahkan untuk minta kepada Presiden Habibie. “Saya datang ke Habibie. Lewat Jimly Assidiqie, staf ahli presiden, saya menerima bantuan Rp1,2 miliar. Kekurangannya disuruh minta ke Wiranto,” kenang Kivlan. Tapi begitulah, sepeser pun Wiranto tidak mengeluarkan dana yang diminta.
Lantaran dana itu tak cair, Kivlan pontang-panting mencari dana di kalangan pengusaha nasional. Tapi angka sumbangan itu belum juga menutup biaya operasional. Ia pun harus rela menjual rumah dan mobilnya untuk membayar utang-utangnya kepada sejumlah warung makan, selain untuk membayar kekurangan biaya operasional Pam Swakarsa lainnya. “Rumah dan mobil saya cuma laku Rp900 juta. Jumlah itu jauh dari cukup untuk menutup utang,” kata Kivlan.
Kivlan meyakini dana penggalangan itu ada. Kemudian dalam sidang perkara korupsi uang Bulog untuk pembagian Sembako, yang melibatkan Akbar Tanjung dan Yayasan Raudhatul Jannah, jumlah dana untuk pengamanan Sidang Istimewa itu terungkap Rp10 miliar.
Wiranto muncul sebagai saksi dalam perkara Akbar Tanjung. Dia mengakui menerima dana untuk biaya pengamanan Sidang Isimewa MPR sebesar itu. “Tapi tidak satu sen pun dana itu turun guna membiayai Pam Swakarsa,” kata Kivlan.
Hal yang menyakitkan lagi, kendati sukses menggalang Pam Swakarsa, Wiranto ingkar janji untuk memberikan job yang layak untuk Kivian.
Kini, suhu politik Ibukota yang memanas memungkinkan kisah-kisah seperti ini bakal berulang. Kecurigaan itu bukan tanpa dasar. Soalnya, para pemain politik saat ini pun masih yang itu-itu juga. Hanya sedikit tokoh baru yang muncul.
