Dr Eggie Sudjana di tetapkan Tersangka? Oleh: Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan (GarpU)
Saya pikir polisi bercanda tetapkan saudaraku Dr Eggie Sudjana sebagai tersangka Makar karena berorasi soal People Power.
Semoga saja Polisi tidak serius. Karena kalau Polisi serius tetapkan tersangka terhadap Eggie. Maka Polisi telah langgar UU dan langgar HAM atas si Raja Demo itu.
Karena penetapan tersangka yang terkesan di paksakan dan di order itu sangat memukul hukum dan merusak hukum di era demokrasi dewasa ini.
Saya kira Polisi perlu tinjau ulang status tersangka Pendiri PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) dan Pencetus HMI MPO itu.
Saya dan tentunya teman-teman lain memandang dengan penetapan tersangka terhadap Saudara Eggie Sujana dan pemeriksaan terlapor atas sejumlah dan Ulama kritis belakangan ini tidak menjadikan negara ini sebagai Police State. Negara yang di mata-matai oleh Polisi. Padahal Kepolisian Republik Indonesia bukan mengawasi setiap gerak gerik dan ucapan Rakyat termasuk Para Tokoh dan Aktifis seperti negara-negara Komunis.
Perbedaan pendapat dan penyampaian di muka umum adalah hal wajar dan lumrah di setiap negara demokrasi.
Penyampain pendapat itu di jamin UU dan itu harus di hormati sebagai Hak Azasi setiap individu. Pasal 22E UUD 1945 (amandemen) dan UU no 9 tahun 1998 sudah menjamin hal itu.
Jadi jika Polisi paksakan penetapan tersangka atas Saudara Eggie Sudjana apalagi sampai di tahan. Maka ini adalah lonceng kematian demokrasi dan HAk Azasi Manusia di negeri ini. Dan penyebab nya adalah Polisi.
Tuduhan makar yang di alamatkan kepada Eggie Sudjana itu salah alamat karena hanya didasarkan atas orasi yang di rekam dalam video2 atau youtube. Di mana makar nya?
Wong Eggie hanya kritisi soal pelanggaran dan kecurangan dan meminta Rakyat agar protes dan bersikap soal ketidakadilan dan kemungkaran Pilpres ko di tetapkan tersangka makar?
Perbuatan makar nya di mana Pak Polisi? Tolong jawab ya.
Kalau di anggap makar karena bicara pergantian kekuasaan maka Pilpres itu makar karena bicara tentang pergantian Presiden dan kekuasaan.
Pilpres itu jelas2 makar karena jelas-jelas mau ganti presiden dengan biaya Rp 25 Triliun lagi dan Presiden sebagai pelaksana/penaggung jawab nya. Kan jadi aneh kalau bicara ganti presiden itu makar. Apalagi di sampaikan dalam orasi sebuah pertemuan. Ganti Presiden atau kekuasaan adalah hak dan kedaulatan Rakyat.
Jadi pemahaman keliru soal makar dengan hanya sebatas orasi tentang People Power itu perlu di luruskan.
Orasi People Power itu belakangan semakin meluas dan mewabah di masyarakat karena soal keadilan Pemilu dan Kecurangan yang sangat terasa di publik.
Kalau Masyarakat bicara Peolpe People Power di anggap makar seperti Eggie Sudjana maka saya tidak bayangkan akan ada ratusan juta jadi tersangka. Bah ngerii kali. Repot Pak Polisi urusan ratusan juta tersangka makar. Polisi jumlah hanya sedikit. Di banding dengan ratusan juga yang teriak People Power di berbagai daerah. Dan kata-kata PEOPLE POWER SEOLAH sedang mewabah dan jadi wacana rakyat setiap hari.
