Pemuda dan Mahasiswa Gelar Petisi Copot Sekda DKI Jakarta

Pemuda dan Mahasiswa Gelar Petisi Copot Sekda DKI Jakarta

HARIANNKRI.COM – Sekelompok pemuda dan mahasiswa menggelar petisi copot Sekda DKI Jakarta. Petisi ini diberikan terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kelompok pemuda dan mahasiswa ini mengumpulkan tanda tangan petisi di Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Minggu (14/7/2019). Ketua Wilayah Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (Perisai) DKI Jakarta Fikrie Firdauzi merasa geram atas tingkah laku Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, yang diduga melakukan KKN.

“Kami tidak akan berhenti sampai Gubernur DKI Jakarta mencopot Sekda DKI Jakarta Bapak Saefullah. Senin besok kami akan demo balai kota. Dan serahkan tanda tangan petisi Copot Sekda DKI Jakarta,” ujar Fikri.

Salah seorang masyarakat yang ikut menandatangani petisi Copot Sekda DKI Jakarta, Bintang Wahyu Saputra menuturkan setuju dengan petisi tersebut.

Baca Juga :  Selalu Lolos Jeratan Hukum, Mahasiswa Beri Sekda DKI Gelar Abu Nawas

“Aye anak Betawi dari Matraman Luar Jakarta pusat. Merasa malu dengan ape yang dilakukan oleh bang Saefullah. Jika benar seperti yang diisukan, ane minta Abang mundur dah. Jangan buat malu Betawi,” tegas Bintang.

Ia juga mengaku sebagai ketua relawan pemuda Agus Sylvi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Bintang menyarankan Anis Baswedan untuk segera melakukan pergantian sekda. Demi pembangunan Jakarta yang lebih baik.

“Ya jujur aje dah. Ane merasa harus ikut dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah di bawah pimpinan bang Anis. Karena sewaktu Pilgub putaran pertama selesai ane dan kawan-kawan memberikan dukungan dan pilihan untuk bang Anis. Jadi kami minta bang Anis harus mendengarkan suara warga Jakarta,” tambah Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) ini.

Baca Juga :  Menakar Netralitas Polri Melalui MRSF dan Tujuan Reformasi Birokrasi

Sementara itu, salah seorang anak rantau di kota Jakarta, Dede, mengatakan polemik pemilihan kepala dinas yang tidak sesuai dengan hasil seleksi menjadi preseden buruk bagi birokrasi di daerah.

“Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Sekda DKI menimbulkan efek domino untuk daerah. Padahal, sebagai daerah khusus ibukota sudah seharusnya DKI Jakarta memberikan contoh yang baik terhadap daerah lain,” tutup pria asal Sumatera Barat ini. (OSY)

Loading...