Kala Kemarahan “Orang Tolol” Tak Bisa Dibendung. Tajuk Rencana hariannkri.id, Amrozi, Pemimpin Redaksi.
Pekan terakhir Agustus 2025 menjadi babak kelam dalam catatan sejarah demokrasi Indonesia. Jalanan ibu kota dan kota-kota besar dipenuhi lautan massa yang menuntut hal-hal mendasar: keadilan, empati, dan penghapusan arogansi kekuasaan. Gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh kebijakan kenaikan tunjangan dan pernyataan-pernyataan nirempati anggota dewan, bukan sekadar riak protes biasa. Ini adalah manifestasi dari luka mendalam dan ketidakpercayaan publik yang telah lama membeku.
Awalnya adalah suara protes di media sosial, seruan untuk “membubarkan DPR” yang ramai digaungkan sebagai respons atas kekecewaan kolektif terhadap kinerja parlemen. Alih-alih merespons dengan bijak dan introspektif, seorang pejabat tinggi DPR, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, justru menyiram bensin ke dalam api.
Pernyataannya yang menyebut para pengkritik sebagai “orang tolol” bukan hanya melukai, tetapi juga merendahkan nalar publik. Ia seolah menampik fakta bahwa seruan itu muncul dari akumulasi kekecewaan yang sudah tak terbendung: kebijakan yang dinilai berlebihan, fasilitas mewah di tengah kesulitan ekonomi rakyat, dan sikap seolah tak peduli.
Ironisnya, saat rakyat kesulitan, di gedung parlemen justru terjadi “pesta” berupa joget-joget yang seolah tak punya krisis empati. Gambaran ini, ditambah dengan isu tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan, menjadi pemicu utama. Tentu, para anggota dewan membela diri. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklarifikasi bahwa tunjangan itu hanya berlaku satu tahun. Namun, penjelasan ini justru dianggap melecehkan kecerdasan publik, yang sudah terlanjur skeptis.
Saat demonstrasi 25 Agustus 2025 pecah, respons dari pihak berwenang dan DPR ternyata jauh dari kata solutif. Aparat kepolisian melakukan pembubaran paksa. Meriam air diarahkan ke massa, dan bentrokan tak terhindarkan. Sebagian massa bahkan dicap sebagai “premanisme” oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Tudingan negatif dan respons defensif terus dilontarkan, alih-alih mencoba membangun dialog. Padahal, para penghuni Senayan seharusnya adalah politisi andal yang cakap dalam pendekatan persuasif. Ketiadaan sense of crisis ini menjadi cerminan nyata dari jurang pemisah antara elite politik dan rakyat.
Pemerintah juga menunjukkan kepanikan yang sama. Rencana memanggil perusahaan media sosial karena dianggap menyebarkan konten provokatif adalah langkah aneh dan mundur. Bukankah media sosial adalah ruang digital yang juga dimanfaatkan rezim untuk meraih kekuasaan? Upaya seperti ini justru mengancam kebebasan berpendapat dan berpotensi menjadi alat kontrol ketat atas nama stabilitas nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa alih-alih mencari akar masalah dari ketidakpuasan publik, pihak berwenang justru sibuk membungkam suaranya.
Tragedi Affan: Puncak Kekecewaan “Orang Tolol” yang Meledak
Puncak dari semua rangkaian peristiwa ini adalah tragedi tewasnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat terjadi demonstrasi pada 28 Agustus 2025 malam. Kematiannya bukan sekadar insiden, melainkan simbol dari arogansi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan. Respons publik sangatlah cepat dan masif. Video detik-detik mengerikan itu viral di media sosial, memicu gelombang kemarahan yang meluas dari kalangan ojek online, mahasiswa, hingga masyarakat umum.
Reaksi Presiden Prabowo yang “kecewa” atas tragedi ini justru menuai kritik tajam. Kata “kecewa” dianggap tidak setara dengan nyawa yang hilang. Warganet menuntut lebih dari sekadar “curhatan”, mereka menuntut pertanggungjawaban: permintaan maaf resmi, pencabutan kebijakan tunjangan, dan pemecatan Kapolri. Pernyataan lama Prabowo di media sosial yang menyebut “Tidak ada prajurit yang jelek. Hanya ada komandan yang jelek” menjadi bumerang, seolah menegaskan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab penuh.
Menuju Rekonsiliasi Untuk Mengembalikan Kepercayaan “Orang Tolol”
Gelombang protes ini seharusnya menjadi cermin bagi para elite. Sang pencipta “Orang Tolol”, Ahmad Sahroni akhirnya dicopot dari jabatannya adalah langkah awal yang positif, namun tidak cukup. Pemerintah dan DPR perlu segera mengambil langkah-langkah konkret yang menunjukkan empati dan keseriusan:
Evaluasi Transparansi Anggaran: Buka secara gamblang seluruh fasilitas dan tunjangan anggota dewan. Jika perlu, lakukan moratorium kenaikan tunjangan dan gaji untuk menunjukkan empati terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Perbaiki Komunikasi: Hentikan sikap defensif, tudingan, dan arogansi. Jalin dialog dengan masyarakat sipil, mahasiswa, dan buruh. Dengarkan masukan mereka, dan jelaskan setiap kebijakan dengan akal sehat, bukan dengan retorika kosong.
Tindak Tegas Aparat: Usut tuntas kasus tewasnya Affan dan berikan hukuman setimpal kepada pelaku. Evaluasi total cara aparat dalam mengamankan demonstrasi agar tidak lagi menggunakan kekerasan dan tindakan represif.
Reformasi Institusi: Desakan untuk mengevaluasi posisi Kapolri harus dipertimbangkan. Estafet kepemimpinan dan penyegaran institusi kepolisian sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang terkikis.
Demokrasi bukan hanya tentang pemilu dan kekuasaan, melainkan tentang kepercayaan. Ketika kepercayaan itu hilang, institusi bisa kehilangan legitimasi. Tanpa empati dan akuntabilitas, DPR hanya akan menjadi menara gading yang terasing dari rakyatnya sendiri. Momentum ini harus menjadi titik balik, bukan titik akhir dari kepercayaan publik.
