Masyarakat Anti Komunis Tolak Presiden Batasi Razia Atribut PKI

Masyarakat Anti Komunis Tolak Presiden Batasi Razia Atribut PKI
Orator Gerakan Masyarakat Anti Komunis (GMAK) Afandi, Jumat (5/6/2020)

HARIANNKRI.COM – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Komunis (GMAK) menolak kebebasan untuk memakai atribut PKI yang diberikan Presiden Jokowi. Paham komunis yang memiliki sejarah kelam di Indonesia seharusnya menjadi acuan agar ideologi komunis dihilangkan dari Indonesia.

Orator GMAK Afandi memprotes pernyataan Presiden Jokowi yang melarang TNI-Polri tidak boleh berlebihan untuk merazia orang-orang yang memakai atribut PKI. Ia menegaskan, ideologi komunis adalah ancaman terhadap NKRI.

“Hari ini kami konsisten dari lubuk hati yang paling dalam, bentuk kepedulian kepada bangsa ini. Sehingga hari ini kami masih ada di depan jalan Merdeka Barat. Untuk meminta kepada bapak Presiden, Kapolri, Panglima TNI. Untuk melakukan melakukan operasi terhadap antek-antek PKI. Terhadap simpatisan PKI yang melakukan komunikasi secara nyata,” kata Afandi dalam orasinya di depan Istana Negara, Jumat (5/6/2020).

610X200 HUT Kapuas

Ia melanjutkan, selama ini kajian-kajian ideologi/paham komunis sudah sering dilakukan oleh kader simpatisan PKI. Ia bahkan menyebut salah satu tempat yang kerap melakukan kajian tersebut adalah LBH Jakarta.

Baca Juga :  Kejagung Nyatakan Berkas Perkara Mafia Bola Lengkap

“Kita tahu bahwa di Jakarta, yaitu di LBH Jakarta sering ada diskusi yang melakukan kajian-kajian yang dilakukan oleh kader-kader simpatisan PKI. Itu dilakukan secara nyata, itu tidak bisa pungkiri, kami sesama aktivis tahu. Para intelejen pun tahu bahwa keberadaan komunis masih nyata,” ujarnya.

700 Covid Hariannkri

GMAK secara tegas menolak keberadaan komunis di Indonesia. Afandi meminta Presiden Jokowi  belajar dari sejarah kelam yang dilakukan PKI kepada bangsa.

“Sehingga kami menolak kebebasan yang diberikan kepada komunis oleh Presiden. Negara kita menolak keberadaan PKI. Karena mereka memiliki sejarah kelam, dimana mereka membantai para rakyat maupun para ulama maupun TNI pada waktu itu. Sehingga sejarah kelam pada NKRI dan Pancasila, perlu kita matikan,” tegasnya.

Baca Juga :  Zayu Rizki Safitri: Pendidikan Kunci Utama Kemajuan Wanita Melayu

Menurut Afandi, meski sudah dibubarkan, namun PKI masih merajalela. Pernyataan Presiden yang  memperbolehkan antek-antek PKI masih menggunakan lambang-lambang PKI dirasa GMAK menyakitkan hati rakyat. Demikian pula adanya kajian-kajian paham komunis.

“Sehingga hari ini kita tidak boleh diam. Kita sudah muak dengan bapak Presiden yang menginstruksikan kepada panglima, kembali memberikan kebebasan, tidak boleh ada razia untuk PKI. Ini artinya bahwa kita membiarkan negara kita diganggu, dirongrong. Kita dihabisi secara diam-diam,” imbuhnya. (OSY)

https://youtu.be/xZzaY5OW0AM

700 Covid Hariannkri
Loading...