Arsad Sehwaky Sikapi Debat Tim Kotak Kosong VS Calon Bupati Raja Ampat

Arsad Sehwaky Sikapi Debat Tim Kotak Kosong VS Calon Bupati Raja Ampat
Ilstrasu

SUARAMERDEKA.ID –  Koordinator Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Parmas dan SDM, KPU Kabupaten Raja Ampat, Arsad Sehwaky mengatakan bahwa tim kotak kosong tidak diatur di dalam regulasi yang ada.

Pilkada Serentak Lanjutan tahun 2020 di Kabupaten Raja Ampat diikuti oleh satu peserta pasangan calon dan kolom kosong. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah Abdul Faris Umlati SE. dan Orideko Iriano Burdam S.I.P, MM, M.Ec.Dev, disingkat Faris Ori.

Kendati demikian, Perdebatan publik tentang tim kotak kosong menimbulkan banyak pertanyaan dan kalangan masyarakat Raja Ampat apakah diatur didalam undang-undang atau tidak.

610X200 HUT Kapuas

Ditemui di gedung KPUD Raja Ampat, Jumat, 23 Oktober 2020, Arsad Sehwaky menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah atau pemilihan dengan satu pasangan calon dan kolom kosong, kebetulan dia bersama seluruh komisioner dan staf sekretariat KPUD baru kembali dari lima zona pemilihan guna sosialisasi pemilihan dengan satu pasangan calon di seluruh Raja Ampat.

Menurut Arsyad, Pilkada Serentak Lanjutan di Raja Ampat tahun 2020, telah melalui tahap pendafataran dan pleno penetapan pasangan calon maupun pengundian tata letak, dimana kabupaten Raja Ampat hanya terdapat satu pasangan calon dan kolom kosong.

“Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2017, KPUD Raja Ampat, berkewajiban untuk melakukan sosialiasasi pemilihan dengan satu pasangan calon. Sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada salah satunya saja, tetapi dilakukan terhadap keduanya. Baik pasangan calon dan kolom kosong,” kata Arsad Sehwakydi kantornya, Sabtu (24/10/2020.

Baca Juga :  KPUD Raja Ampat Gelar Sosialisasi Tahapan Pilkada Serentak 2020

Ditanya tentang perdebatan publik apakah kotak kosong punya tim atau tidak, Arsad secara tegas mengatakan bahwa tim kotak kosong tidak diatur di dalam regulasi. Regulasi dimaksud terkait PKPU, Juknis dan atau di dalam undang-undang Pilkada.

“Berkaitan dengan satu pasangan calon yang hari ini perdebatannya soal apakah kotak kosong itu punya tim atau tidak, secara regulasi, tim kolom kosong itu tidak diatur di dalam PKPU, Juknis dan atau di dalam undang-undang Pilkada itu sendiri “ unjar Arsad Sehwaky.

700 Covid Hariannkri

Ia menjelaskan, tidak ada regulasi yang mengatur tentang tim kotak kosong, petugas kolom kosong, atau relawan kotak kosong. Akan tetapi untuk pasangan calon, diatur secara detail di didalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2020.

“PKPU Nomor 4 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur secara mendetail tentang tim kampanye, petugas kampanye dan relawan kampanye. Relawan kampanye pun harus mendaftarkan diri ke KPUD dengan melampirkan surat keterangan dari pasangan calon,” tegasnya.

Lanjutnya,walaupun tim kotak kosong tidak diatur didalam regulasi, tetapi sosialisasi tentang pemilihan dengan satu pasangan calon diatur di dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017. Pasal 26, 27 dan 28.

Baca Juga :  Jaringan 98: Kawal TPS, Insya Allah 2019 Prabowo Presiden

Sosialisasi dapat dilakukan oleh setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media masa cetak atau elektronik.  dapat bekerjasama dengan KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota.

“Sosialisasi dimaksud memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah, dan dilarang menyebarkan isu SARA dan antar golongan di dalam masyarakat, melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap pasangan calon atau menyudutkan pasangan calon,” tuturnya .

Ianjutnya, sosialiasi pemilihan dengan satu pasangan calon dilarang melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang. Termasuk jugbentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan. Dan kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.,” imbuhnya.

Arsad sebagai penyelenggara pemilu berharap, siapapun warga negara Indonesia yang dalam hal melakukan sosialisasi atau meyakinkan pemilih untuk nanti pada tanggal 9 Desember 2020, menggunakan hak pilih dan memberikan dukungan kepada apa yang disosialisasikan atau dikampanyekan harus mematuhi kaidah-kaidah dan ketentuan yang sudah diatur di dalam PKPU maupun undang-undang tentang Pilkada itu sendiri, (HSG)

700 Covid Hariannkri
Loading...