Merasa Tidak Ada Manfaatnya, Ketua Poros Rawamangun Tolak Ketemu Pihak PD Pasar Jaya

Merasa Tidak Ada Manfaatnya, Ketua Poros Rawamangun Tolak Ketemu Pihak PD Pasar Jaya
Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto

HARIANNKRI.ID – Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto membantah pihaknya menghadiri pertemuan dengan pihak PD Pasar Jaya untuk mengklarifikasi terkait dugaan korupsi Bansos DKI. Ia pun mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk berhati-hati dengan staf atau orang yang dekat dengannya.

Dikonfirmasi melalui sambungan selular, Rudy dengan tegas menyangkal pernyataan Manager Pemasaran PD Pasar Jaya, Gatra Vaganza yang beredar di media massa terkait pihak PD Pasar Jaya yang menggelar pertemuan dengan Poros Rawamangun dan KNPI Jakarta Timur di Gedung KNPI, Rawamangun, Jakarta Timur pada hari Jumat (18/12/2020) lalu. Ia mengaku, Poros Rawamangun tidak pernah mendatangi pertemuan tersebut.

Nggak. Tidak ada wakil mewakili. Karena saya nggak ada kok,” kata Rudy, Senin (21/12/2020).

Menurut Rudy, Poros Rawamangun merasa tidak ada manfaatnya untuk bertemu dengan pihak PD Pasar Jaya pada pertemuan tersebut. Alasannya, ia meyakini kedatangan Gatra Vaganza dan staf-nya tidak akan mengubah kondisi yang terjadi di lapangan.

“Mereka nggak bisa ambil keputusan,” tegas Rudy.

Namun ia mengakui, pernah terjadi pertemuan antara pihaknya dengan Gatra beberapa waktu lalu. Menurut Rudy, saat itu Gatra datang bersama stafnya dan mengaku sebagai humas PD Pasar Jaya. Ia menekankan, yang diperjuangkan Poros Rawamangun adalah adanya dugaan selisih 44 ribu per paket bansos dengan harga yang sudah ditetapkan.

“Pertemuan PD Pasar Jaya dengan team PR-ya pernah terjadi. Tetapi yang kita masalahkan bukan soal distribusi dan sasaran sembako. Bukan itu. Yang kita persoalkan adalah soal isi paket yang dikorup atau yang tidak sesuai dengan harga pagu. Dan pihak PD Pasar Jaya hingga sekarang belum dan tidak pernah melakukan klarifikasi soal itu,” ujar Rudy.

Ia menjabarkan, nilai bansos DKI sejak putaran ketiga hingga putaran kesebelas sejumlah 275 ribu. Nilai tersebut terdiri dari 10 item, diantaranya; 10 kg beras, 2 sarden, 2 opor ayam kalengan, kecap, mie instan, sabun, tepung terigu, minyak goreng.

Baca Juga :  Mahasiswa Timur Desak Pemerintah Bebaskan Ruslan Buton

Berdasarkan temuannya di lapangan, kualitas bansos yang diberikan pada beberapa putaran terakhir berbeda dengan putaran awal. Ia menyebut, produk yang ada di bansos tersebut sama, namun mereknya berbeda. Ia menekankan, harga barang yang sama dengan merek yang berbeda, hampir seluruhnya lebih murah dibanding merek sebelumnya.

Rudy mengaku meminta stafnya untuk berbelanja dengan item yang sama persis seperti yang ada di paket bansos. Ia pun meminta stafnya untuk berbelanja secara retail di Indomaret atau Indogrosir.

“Kalau beli satuan, ketemunya 216.500. Padahal beli satuan di Indogrosir. OK lah asumsi termahal 231 ribu. Jadi kita temukan di angka 44 ribu. Kalau 44 ribu satu kotak, sementara penerima bantuan itu 2,4 juta orang. Kalau 44 ribu kali 2 juta saja, itu sudah 88 miliar satu putaran. Anggaplah 10 kali putaran, 880 miliar. Hampir 1 triliun,” tegas Rudy.

Ia menegaskan, persoalan inilah yang dikonfirmasikan ke pihak PD Pasar Jaya selaku pihak yang dikuasakan oleh Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan barang yang akan dibagikan. Pada pertemuan itu, pihak PD Pasar Jaya disebutnya tidak bisa menjelaskan alasan yang mengapa terjadi selisih harga dan beras bansos tidak layak konsumsi.

“Mereka tidak bisa ngejelasin ini. “Iya pak, kita kalau ada rusak kita ganti pak”, kata mereka. Saya bilang, “urusan loe kalau loe mau ganti. Tapi mens rea-nya, hukum tindak pidana korupsi itu sudah ketahuan loe”. Ada niatan dari awal, ada niatan emang. Jadi kalau ada komplain, diganti. Gak bener itu. Ada niatan dari awal dan itu memang tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Baca Juga :  Panglima GPJ: Direktur PD Pasar Jaya Jika Tidak Mampu, Silahkan Mundur

Rudy melanjutkan, jika memang benar tidak ada niatan pihak PD Pasar jaya “bermain” pada program bansos DKI, ia pun menantang agar permasalahan ini diklarifikasi. Ia menkankan, yang dipertanyakan oleh Poros Rawamangun adalah selisih harga bansos dan kualitas beras yang tak layak konsumsi.

“Kenapa sih mereka tidak mau klarifikasi? Kita kan sudah seminggu ini jalan. Klarifikasi juga enggak. Klarifikasi dong, apa yang gua tuntut. Gua bilang loe klarifikasi aja bos di koran, tivi. Silahkan loe klarifikasi. Kenapa sih ada selisih 44 ribu, dimana? Pakai harga siapa? Belinya dimana? Gua pingin tahu?” seru Rudy.

Ia mengingatkan pihak PD Pasar Jaya agar berempati kepada penderitaan masyarakat DKI Jakarta atas dampak pandemi covid-19. Menurutnya, mengambil manfaat dari derita rakyat adalah perbuatan yang melanggar agama.

“Orang lagi susah. Terima ya terima aja. Tapi gak boleh manfaatkan begitu. Dosa, dholim bos. Ini untuk masyarakat langsung. Dosa bos dosa,” ujarnya.

Rudy meyakini, Gubernur DKI Jakarta tidak terlibat dalam sengkarut bansos DKI. Karenanya, ia meminta Anies untuk segera berkomunikasi dengannya. Ia menegaskan, rasa sayang masyarakat Jakarta kepada Gubernur-nya yang membuat perkara bansos DKI ini harus diungkap dengan terang benderang.

“Gua yakin dia gak tahu. Samar-samar dia tahu. Ada apaan sih. Makanya gua pingin ketemu Anies. Mau ngasih tahu bahwa staf atau anak buah loe kayak begini. Loe harus hati-hati, loe tuh Gubernur dan kalau ada niatan mau maju, hati-hati. Orang loe itu gak ada yang beres bos. Loe hati-hati,” tutup Rudy Darmawanto.

Hingga berita ini diturunkan, Manager Pemasaran PD Pasar Jaya, Gatra Vaganza belum membalas permintaan konfirmasi suaramerdeka.id. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah juga belum bersedia dikonfirmasi. (OSY)

Loading...