HARIANNKRI.ID – Ketua Komite I DPD-RI Fahrul Razi menegaskan bahwa pemerintah dalam upaya mengevaluasi kembali Dana Otsus (Otonomi Khusus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Dinilainya, dana yang diperuntukkan secara khusus kepada dua provinsi paling timur Indonesia tersebut belum menyentuh langsung kepada masyarakat akar rumput
Sebagai senator asal Aceh yang peduli dengan Rakyat Papua dan Papua Barat, ia mengatakan bahwa lembaganya akan melakukan peningkatan pengawasan dari sebelumnya terhadap seluruh penyelenggaraan dan penyerapan dana tersebut.
Menurutnya, keuangan negara yang dianggarkan melalui anggaran Otonomi khusus (Otsus) pada dasarnya harus lebih difokuskan pada sektor pendidikan, kesejahteraan ekonomi, Infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Ia menekankan, para elit diharamkan untuk menggunakan anggaran Otsus. Sebab sejatinya anggaran tersebut untuk masyarakat Papua.
Menurut Fahrul, dalam implementasi, anggaran Otsus ada indikasi kantong-kantong siluman. Sebabnya, implementasi Anggaran tersebut tidak menyentuh kepada masyarakat Papua.
Langkah untuk mengevaluasi implementasi Otsus papua merupakan sebuah upaya untuk mempersempit adanya praktek penyelewengan ataupun Korupsi.
Terkait dengan Otsus jilid II, Fahrul meminta pihak-pihak terkait agar ikut mendorong, terutama pihak Majelis Rakyat Papua (MRP).
Dijelaskan,bahwa perpanjangan Otsus tersebut dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan Papua, khususnya daerah Papua Barat.
“Kita mau uang Otsus itu langsung turun ke masyarakat adat dan juga melibatkan MRP itu yang penting”, kata Fahrul saat di Waisai, Minggu (31/1/2021).
Dalam perpanjangan Otsus, tentu membutuhkan pihak-pihak terkait dalam pembahasan seperti MRP dan pihak lainnya.
Fahrul juga menjelaskan, untuk mengimplementasikan dana Otsus agar tepat sasaran,maka membutuhkan Grand Desain dan Grand Master mumpuni.
“Sehingga, peruntukan dana Otsus tersebut benar-benar tepat sasaran. Bisa menyentuh masyarakat yang berada di pegunungan, pedalaman, kepulauan dan di wilayah perbatasan,” tutupnya. (HSG)
