HARIANNKRI.ID – Mantan peneliti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Mulyanto menyesalkan perbincangan riset Vaksin Nusantara bergesar bukan lagi pada permasalahan ilmiah, justru bergeser ke ranah sosial politik. Kemenristek diminta memasukan riset tersebut ke dalam Konsorsium Riset Covid-19 agar pengembangan vaksin ini menjadi optimal.
Menurut doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology, Jepang, ini, memasukan riset vaksin Nusantara dalam Konsorsium Riset Covid-19 adalah langkah yang tepat. Dengan demikian berbagai permasalahan filosofis maupun teknis ilmiah yang muncul dapat dibahas dalam forum ilmiah yang ada.
“Ini akan menjadi lebih sistematis dan akseleratif. Jangan seperti sekarang ini. Pengembangan Vaksin Nusantara berjalan “sendiri” tanpa bimbingan kelembagaan yang kokoh,” kata Mulyanto di Jakarta, Senin (19/4/2021).
Lanutnya, yang terjadi saat ini adalah munculnya keramaian pembicaraan publik terkait Vaksin Nusantara lebih pada sikap pro-kontra non ilmiah. Dukung-mendukung oleh elit yang merembes masuk ke wilayah sosial politik.
“Apalagi ketika para influencer ikut serta. Maka akan menambah bising atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara kita. ini kan kontraproduktif,” ujar Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI ini menekankan, tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat, komunikasi atas proses dan hasil riset Vaksin Nusantara menjadi tidak terkanalisasi dengan baik.
“Akibatnya terjadi debat publik di medsos dan mobilisasi dukung-mendukung secara politik. Ini tidak sehat dan menghabiskan energi kita,” jelas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Memasukkan Riset Vaksin Nusantara Dalam Konsorsium Riset Covid-19
Mulyanto menjelaskan, Kemenristek melalui Konsorsium Riset Covid-19 mengkoordinasikan 11 platform riset vaksin Merah Putih. Riset ini dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.
Ia pun menilai, akan menjadi sinergis dan produktif kalau konsorsium riset vaksin nasional memasukan tambahan riset vaksin Nusantara sebagai platform kedua belas riset vaksin Merah Putih.
“Perlu intervensi negara yang serius untuk mendorong riset dan produksi vaksin domestik. Agar kita tidak sekedar menjadi negara pengguna dan pembeli. Tetapi menjadi negara pembuat yang berbasis keunggulan para inovator andal nasional. SDM dan lembaga riset kita mampu melakukan itu,” tandas Mulyanto.
Ia melihat, peran Kemenristek sangat penting dalam mengatasi polemik di atas. Mengingat Kemenristek merupakan lembaga dengan tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan riset dan teknologi secara nasional. Sayangnya, menurutnya, pemerintah justru berencana menggabung Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Pemerintah juga telah mengangkat Ketua Konsorsium Riset Covid-19 sebagai pejabat di lembaga lain.
“Ini mencerminkan lemahnya keseriusan Pemerintah dalam pengembangan vaksin domestik,” imbuh Mulyanto.
Politisi senior PKS ini pun mendesak Pemerintah untuk segera mengkonsolidasikan riset Vaksin Nusantara ke dalam Konsorsium Riset Covid-19. Yang selama ini di bawah koordinasi Menristek/Ka.BRIN. Agar program riset Vaksin domestik semakin konsolidatif.
“Harusnya Pemerintah memperkokoh manajemen kelembagaan Ristek nasional, sehingga semakin sinergis dan produktif. Bukan malah membuat bingung publik,” tutup Mulyanto. (OSY)
