HARIANNKRI.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan adanya dugaan tindak jual beli data pribadi WNI yang terjadi di dunia maya. Isu jual beli data yang sedang viral sebenarnya dapat ditangkat dengan memaksimalkan pengembangan teknologi dari lembaga ristek negara.
Menurut Mulyanto jika jual beli data pribadi WNI di dunia maya tersebut benar, tindakan ini termasuk kejahatan dan harus segera ditindak. Mulyanto khawatir data yang dijual-belikan ini disalahgunakan untuk keperluan kejahatan.
“Data yang dijual ini raksasa. Ini melibatkan data-data sebanyak lebih 270 juta penduduk. Isinya NIK, nama, alamat, no BPJS, dal lain-lain,” kata Mulyanto di Jakarta, Sabtu (22/5/2021).
Ia menekankan, sampai saat ini data tersebut masih diperjualbelikan dengan bebas secara online. Versi samplenya saja dapat didownload sebesar 241 MB untuk data hampir sejuta penduduk.
“Ini berpotensi disalahgunakan kemana-mana. Seperti penipuan, tindak kriminal spt kekerasan, KTP Palsu, penipuan pinjol, pemilih ganda atau e-KTP palsu dari penduduk asing,” papar Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri pembangunan ini menyebut, isu jual beli data kependudukan ini merupakan isu besar. Karena itu banyak Komisi DPR RI yang terlibat seperti Komisi I, III dan IX.
“Sementara Komisi VII dapat dilibatkan dalam upaya pencegahan, pengambilan, penyebaran dan duplikasi data oleh pihak yang tidak berkepentingan,” imbuhnya.
Mulyanto: Tangkal Kebocoran Data Pribadi WNI Dengan Optimalkan BPPT dan Otoritas Ristek Indonesia
Karenanya, ia pun mendorong Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan otoritas Ristek Indonesia untuk mengembangkan teknologi pencegahan dan penangkal kebocoran data digital ini.
“Jangan malah sibuk untuk melebur BPPT. Justru lembaga litbang ini sangat penting untuk segera mengembangkan teknologi yang handal. Agar kita dapat melindungi kerahasiaan data publik,” tegas mantan Sesmen Ristek era SBY ini.
Mulyanto menyebut SDM BPPT memiliki kompetensi yang andal di bidang IT. Adalah keniscayaan apabila SDM handal ini dioptimalkan untuk kepentingan keamanan nasional.
“Karena itu sangat penting untuk didayagunakan bagi kepentingan keamanan nasional seperti ini,” tutupnya. (OSY)
