LaNyalla Mattalitti: DPD RI Adalah Wakil Daerah

LaNyalla Mattalitti: DPD RI Adalah Wakil Daerah
Ketua DPD RI saat memberikan sambutan di Kantor Pemprov Kaltara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (26/5/2021)

HARIANNKRI.ID – LaNyalla Mattalitti menegaskan, kehadiran DPD RI sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah menjadi wakil daerah yang memastikan kepentingan daerah terakomodir. Lembaga ini akan selalu memperjuangkan kepentingan daerah dan seluruh stakeholder yang ada di daerah.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat Rapat Kerja dengan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen Tipa Padan di Kantor Pemprov Kaltara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (26/5/2021). Pada kesempatan tersebut, ia mengajak semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan di daerah dari hulu, atau akar masalah.

Menurutnya, selama ini banyak pihak berdebat dan berdiskusi untuk masalah yang ada di hilirIa mengaku, saat ini banyak permasalahan harus diselesaikan seputar peraturan atau undang-undangnya. Hal ini juga berlaku untuk masalah daerah, termasuk sumber daya alam.

“Yang menjadi akar masalah adalah karena penguasaan oleh swasta dan asing yang memang sah dan dibolehkan oleh Undang-Undang. Ini bukan salah pemerintah. Karena, pemerintah hanya menjalankan Undang-Undang. Memang kita sering menemukan penyimpangan oleh pemangku kebijakan. Tetapi itu soal lain. Itu soal perilaku Koruptif,” kata Ketua DPD RI.

Baca Juga :  LaNyalla: Perusahaan Bekali Pegawai Surat Tugas Selama PPKM Darurat

Persoalan fundamental di Konstitusi Hasil Amandemen Sejak Tahun 1999 Hingga 2002

“Karena pada praktiknya, konstitusi hasil amandemen tersebut memberi keleluasaan kepada Swasta Nasional maupun Asing untuk mengelola Sumber Daya Alam di daerah,” jelas LaNyalla Mattalitti.

Diterangkannya, hal ini yang terjadi dalam Pasal 33. LaNyalla mengatakan, kalimat di Pasal 33 Ayat (2) menyebutkan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

“Namun, amandemen membuat kalimat ‘Dikuasai Negara’ diartikan berbeda dengan adanya tambahan Ayat (4) dan Ayat (5). Kalimat ‘Dikuasai Negara’ tidak lagi mengacu kepada ayat (1) dan (3), tetapi dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai frasa negara cukup mengatur dan mengawasi,” ungkapnya.

Padahal, lanjut LaNyalla, semangat Ayat (1) dan Ayat (3) adalah sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

“Para pendiri bangsa ini telah berpikir jauh ke depan saat menyusun Undang-Undang Dasar di Tahun 1945 ketika itu. Yaitu semangat Koperasi, semangat tolong menolong dan semangat Ekonomi Kekeluargaan,” katanya.

LaNyalla Mattalitti: Dampak Undang-Undang Dasar Hasil Amandemen

Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, Undang-Undang Dasar hasil amandemen telah membuat situasi ini terjadi.

Baca Juga :  Ketua DPD RI Minta Penanganan Limbah Medis Covid-19 Harus Maksimal

“Sehingga sehebat apapun kualitas Gubernur atau Walikota dan Bupati, tetap tidak boleh mengambil kebijakan yang melanggar Undang-Undang. Sekalipun melalui Peraturan Daerah. Karena Peraturan Daerah juga bisa dibatalkan ketika menabrak Undang-Undang,” ujar LaNyalla Mattalitti.

LaNyalla Mattalitti juga menyoroti perlunya pembenahan manajemen ekonomi bangsa, di mana arah dan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan harus diletakkan dan dikembalikan secara konsisten sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Hal ini ditujukan untuk pemerataan pembangunan di daerah, peningkatan indeks fiskal daerah dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat di daerah.

“Karena itu, agenda nasional tentang rencana Amandemen Konstitusi ke-5, harus disambut sebagai momentum untuk melakukan koreksi atas Amandemen 1, 2, 3 dan 4 yang telah dilakukan sejak tahun 1999 hingga 2002 silam,” terang LaNyalla.

DPD RI Adalah Wakil Daerah

DPD RI yang saat ini sedang berjuang agar ada perbaikan pada hasil amandemen UUD 1945 itu, memastikan akan memperjuangkan kepentingan daerah dan seluruh stakeholder di daerah dapat terakomodasi dalam agenda Amandemen-5 tersebut.

“Karena DPD RI adalah wakil daerah,” tegasnya. (OSY)

Loading...