Kematian Wakil Bupati Sangihe Berkaitan Dengan Pembatalan Izin Tambang Emas PT TMS?

Kematian Wakil Bupati Sangihe Berkaitan Dengan Pembatalan Izin Tambang Emas PT TMS?
Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontog dan letak Pulau Sangihe di peta

HARIANNKRI.IDAnggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Kepolisian mendalami keterkaitan antara kematian Wakil Bupati Sangihe, Helmud Hontog dengan surat permintaan pembatalan izin tambang emas kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Peristiwa tersebut dinilai tidak bisa dipandang sebagai kejadian biasa karena melibatkan tokoh publik yang sedang berjuang mempertahankan kepentingan publik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sangihe meninggal dunia saat perjalanan pulang dari Bali menuju Manado via Makassar pada Rabu 9 Mei 2021 lalu. Mulyanto mengingatkan, beberapa saat sebelum meninggal, Helmud mengirim surat permintaan pembatalan izin PT TMS, yang diajukannya kepada Menteri ESDM.

Mulyanto pun mendesak Menteri ESDM mengambil langkah cepat untuk mengevaluasi izin pertambangan emas di pulau Sangihe ini.

“Walau kita belum tahu secara pasti hasil autopsi pihak Kepolisian perihal penyebab kematian Wakil Bupati Sangihe tersebut. Namun izin pertambangan yang diberikan sebesar 42.000 hektar. Lebih dari setengah luas pulau Sangihe. Ini patut mendapat perhatian publik,” kata Mulyanto di Jakarta (Senin (14/6/2021).

Wakil Ketua Fraksi DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menilai, keputusan Wakil Bupati Sangihe meminta Menteri ESDM meninjau ulang izin tersebut sangat tepat. Hal ini mengingat luasan izin tambang yang diberikan hampir 50 persen dari luas Pulau Sangihe. Karena itu Mulyanto meminta Menteri ESDM mengevaluasi luas izin tambang yang diberikan.

Baca Juga :  Sambut HUT Bhayangkara, Polri Adakan Lomba Foto dan Vlog

Mulyanto meminta Kementerian ESDM meninjau kembali aspek lingkungan dan keselamatan pertambangan izin tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.  Agar benar-benar dapat melindungi masyarakat di pulau Sangihe ini.

“Apa bisa pulau kecil seperti ini diberikan izin pertambangan industrial seluas itu tanpa merusak keselamatan lingkungan dan masyarakat?” ujarnya.

Izin Tambang Emas PT TMS Setengah Luas Pulau Sangihe

Menurutnya, seharusnya izin diberikan hanya seluas wilayah yang benar-benar prosfektif untuk ditambang. Baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan.

“Tidak setengah luas pulau Sangihe. Ini berlebihan. Bagaimana penduduk pulau Sangihe bisa hidup dengan layak kalau setengah wilayahnya adalah pertambangan? Tidak bisa kita bayangkan,” tegas Mulyanto.

Baca Juga :  Lagi Warga Seputar Tambang Emas Blokade Truk Bawa Logistik Tambang

Politisi senior PKS ini meminta agar Menteri ESDM hanya menerbitkan izin untuk wilayah yang benar-benar prospektif. Baik secara ekonomi, lingkungan maupun keselamatan pekerja dan masyarakat.

Untuk diketahui, PT Tambang Mas Sangihe telah mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Baik perizinan tambang dari Pemerintah Pusat maupun dokumen lingkungan dan kesesuaian tata ruang dari Pemerintah Daerah.

Izin tambang emas dari Kementerian ESDM diberikan pada tanggal 29 Januari 2021 sebesar 42.000 hektar. Sementara luas pulau Sangihe hanya sebesar 73.700 hektar. Penolakan Wakil Bupati Sangihe atas izin yang diterbitkan Menteri ESDM berupa penulisan surat resmi diberitakan sudah diterima oleh pihak Kementerian ESDM. (RED)

Loading...