HARIANNKRI.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menuntut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta maaf kepada publik karena dinilai ingkar janji mampu menstabilkan harga minyak goreng curah paling lambat tanggal 4 April 2022.
“Saya minta Menperin minta maaf kepada publik atas kinerjanya yang belum dapat menepati janji. Ini sekaligus mengindikasikan bahwa Pemerintah memang tidak mampu mengatasi ulah mafia atau para pengusaha migor (minyak goreng-red),” kata Mulyanto di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Ia menuding, untuk kesekian kalinya janji Menteri Perindustrian kembali diingkari. Buktinya, hingga tanggal 4 April 2022 sesuai waktu yang dijanjikan, migor curah tidak aman terkendali. Ia menegaskan, sebelumnya Menperin berjanji, bahwa paling lambat pada tanggal 4 april di awal bulan Ramadhan soal migor ini sudah dapat dituntaskan.
“Namun kenyataannya sangat berbeda,” tegas Mulyanto.
Mulyanto menjelaskan, berdasarkan pantauan PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) Nasional (Senin, 4 April) harga rata-rata nasional migor curah adalah seharga Rp.20.050 per kg. Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing harga migor curah sebesar Rp. 23.350; Rp. 22.800; Rp. 20.200; dan Rp. 20.900,- per kg. Angka ini masih jauh di atas HET yang sebesar Rp. 15.500 per kg. Artinya migor curah masih belum aman-terkendali, bahkan dalam minggu ini malah teramati cenderung naik.
Mulyanto Pertanyakan Kinerja Pemerintah, Khususnya Menteri Perindustrian
Menurut Mulyanto, bisa jadi angka-angka produksi yang disampaikan pengusaha nakal hanya fiktif belaka. Sementara dana subsidi yang dipakai untuk menutupi harga keekonomian tersebut menguap. Kalau ini yang terjadi, maka jelas telah merugikan keuangan negara. Karenanya pantas untuk diusut tuntas dan ditindak tegas.
“Bila tidak, maka kita akan terus menjadi bulan-bulanan permainan pengusaha nakal migor. Pemerintah terkesan disandera oleh para mafia ini, dan tidak mampu berbuat apa-apa untuk menekan harga migor di bawah HET,” jelasnya.
Ini artinya, lanjut Mulyanto, intervensi kebijakan Pemerintah terbukti mandul. Dengan kata lain, Pemerintah tidak hadir dan menjadi sekedar macan ompong.
Kalau ini berhasil tentu kita tidak perlu merogoh APBN untuk mengucurkan BLT (bantuan langsung tunai-red) sebesar Rp. 300 ribu per orang untuk bantuan migor. Program BLT ini sekaligus menunjukkan, bahwa Menperin belum berhasil dengan janji-janjinya,” tegas Mulyanto.
Sampai hari ini, Mulyanto menjelaskan, harga migor curah masih melampaui HET dan bahkan terus meningkat. Di DKI Jakarta saja harga migor curah tembus angka Rp. 23.350 per kilogram.
“Di bandung, bahkan menembus Rp. 25 ribu, kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil,” imbuhnya.
Mulyanto pun meminta Pemerintah harus serius menangani soal tata-niaga migor ini. Ia meyakini, sudah terbukti adanya modus repacking migor curah menjadi migor kemasan. Hal ini dilakukan terdorong karena marjin harga (disparitas) antar migor curah dengan migor kemasan yang cukup lebar. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan migor curah ini lari kepada pengguna yang tidak berhak seperti industri menengah dan besar atau industri perhotelan.
“Saya mendesak Menperin meningkatkan pengawasan dan memastikan, bahwa migor murah bersubsidi ini sampai pada konsumen yang berhak dengan harga sesuai HET. Dan tidak disimpangkan oleh pengguna illegal,” tutup Mulyanto. (OSY)
