HARIANNKRI.ID – Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan meminta mobil mewah segera di-black list gunakan BBM bersubsidi. Black list juga diminta dikeluarkan untuk penggunaan solar bersubsidi pada kendaraan industri.
Anggota Komisi VII DPR RI ini meminta Pertamina aktif membangun kerjasama dengan Polri, Samsat Pemda dan BPH Migas. Sehingga dapat diketahui kepada siapa saja BBM bersubsidi disalurkan agar penyalurannya tepat sasaran.
“Ini adalah langkah yang strategis agar BBM bersubsidi semakin tepat sasaran,” kata Mulyanto dalam Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI untuk mengetahui persiapan Pertamina dalam rangka menyambut lebaran, Kamis (7/4/2022).
Mulyanto berharap, ke depan BPH Migas beserta Pertamina perlu merumuskan regulasi pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan mewah. Hal ini penting, agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati secara penuh bagi masyarakat luas yang membutuhkan.
“Hal ini kan terkait dengan rasa keadilan. Orang kaya pengguna mobil mewah diminta legowo untuk menggunakan BBM non subsidi,” tegasnya.
Untuk diketahui, dalam Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pertamina Regional Jawa Bagian Barat di Karawang, Kepala Pertamina Regional Jawa Bagian Barat mengangkat isu, bahwa selama ini kendaraan yang berhak mendapat BBM PSO (Public Service Obligation/bersubsidi) belum terdaftar dengan baik. Sehingga perlu untuk menyusun list kendaraan yang berhak mendapat BBM bersubsidi, agar penyaluran BBM PSO semakin tepat sasaran.
Selama ini ditengarai banyak kendaraan yang tidak berhak melakukan pengisian BBM PSO di wilayah Regional Jawa Bagian Barat, yang meliputi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. (OSY)
