Warga Eks Pemilik Lahan Geruduk PLTU Batang, Tuntut PT BPI Berlaku Adil

Warga Eks Pemilik Lahan Geruduk PLTU Batang, Tuntut PT BPI Berlaku Adil
Sekitar 400 orang warga sekitar area pembangunan PLTU Batang menuju ke lokasi aksi damai di gerbang PLTU Batang Jawa Tengah, Selasa (31/5/2022)

HARIANNKRI.ID – Sekitar 400 orang warga sekitar area pembangunan PLTU Batang Jawa Tengah menggelar demo di depan pintu gerbang PLTU tersebut. Mewakili 893 eks pemilik lahan, mereka meminta PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku selaku leader korporasi pembangunan dan pengelola PLTU Batang untuk berlaku adil terkait ganti rugi pembebasan lahan secara menyeluruh kepada pemilik lahan.

Pantauan hariannkri.id, massa aksi damai berasal dari Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeng dan Desa Ponowareng. mereka tergabung dalam Paguyuban/Forum Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng (FUKP). Di depan gerbang PLTU Batang, mereka membawa dua tuntutan utama kepada PT BPI. Tuntutan pertama adalah pemberian ganti rugi lahan dengan nilai yang sama antara warga yang lahannya dibebaskan pada tahap pertama dengan tahap kedua. Adapun tuntutan kedua adalah lahan pengganti yang dijanjikan oleh PT BPI ternyata bukan lahan subur seperti yang dijanjikan sebelumnya.

Mewakili massa aksi, Darsini SH dalam orasinya menyebut, pada tahap pertama, sebanyak 749 orang diganti rugi dengan nilai 100 ribu per meter. Sedangkan tahap kedua, 144 orang diganti rugi dengan nilai 400 ribu per meter.

“Kami telah mengorbankan lahan warisan leluhur kami untuk pembangunan PLTU Batang. Namun pengorbanan kami dihargai dengan ketidakadilan dari perlakuan PT BPI,” kata Darsini, Selasa (31/5/2022).

Warga Eks Pemilik Lahan Geruduk PLTU Batang, Tuntut PT BPI Berlaku Adil
Orator Darsini SH saat diwawancarai sejumlah wartawan

Warga Eks Pemilik Lahan PLTU Batang Anggap PT BPI Ingkar Janji

Ia menjelaskan, padahal, PT BPI mengeluarkan Surat Keterangan dengan nomor: BPI/MES/1/II/2013 tertanggal 8 Pebruari 2013. Dalam surat tersebut PT BPI menyatakan bahwa harga Rp. 100 ribu/m2 yang ditawarkan, bersifat final. PT BPI berjanji bahwa harga tersebut tidak akan berubah sampai seluruh lahan yang dibutuhkan terpenuhi.

“Namun ternyata komitmen PT BPI kepada warga pemilik lahan hanya pepesan kosong belaka. Surat keterangan tersebut ternyata merupakan cara PT BPI untuk mengabaikan ”keadilan” bagi kami selaku pemilik lahan. Karena lahan warisan leluhur kami dibeli dengan harga 100 ribu/m2. Sedangkan sebagian kerabat desa kami lahannya dibeli dengan harga Rp. 400 ribu/m2,” tegas Darsini.

Baca Juga :  Reskrim Polres Banyuwangi, Tangkap "MF" DPO Jambret Mahasiswi

Rasa “ketidakadilan” yang PT BPI perlakukan kepada eks pemilik lahan pembangunan PLTU Batang juga diberlakukan dalam kewajiban Pajak Penghasilan (PPh). Harga beli lahan 100 ribu/m2 untuk pembebasan tahap pertama wajib dipotong PPh lima persen. Sedangkan pada tahap dua yang dibeli dengan harga 400 ribu/m2 tidak dipotong PPh. Karena kewajibannya dibayar oleh PT BPI.

“Kami melepas lahan warisan leluhur dengan harga 100 ribu/m2. Karena secara psikologis kami terpengaruh oleh janji-jani PT BPI yang akan mempekerjakan keluarga kami di proyek PLTU Batang. Serta melatih ketrampilan untuk profesi lain sebagai wirausaha melalui program CSR PT BPI. Janji-janji tersebut pada kenyataannya tidak pernah kami alami. Janji tinggal janji. Semuanya hanya mimpi kami,” tegas Darsini.

Massa Aksi Tuntut PT BPI Patuhi SK Bupati Batang

Terkait tuntutan utama yang kedua, yakni lahan garapan pengganti yang disediakan PT BPI untuk petani penggarap yang terdampak. Menurutnya, ternyata secara fakta tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Batang yang mewajibkan PT BPI menyediakan lahan persawahan yang subur.

“Harapan petani penggarap untuk menjadikan sumber penghasilan, hanyalah mimpi yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Lokasi yang jauh dari tempat tinggal, kondisi lahan yang kurang subur dan sangat terbatasnya air irigasi. Hanya mimpi abadi para petani penggarap dapat menjadikannya sebagai sumber penghasilan,” seru Darsini.

Ia mengaku, aspirasi dan jeritan nurani eks pemilik lahan PLTU Batang yang diperlakukan tidak adil oleh PT BPI, sudah pernah disampaikan pada tahun 2015. Namun aspirasi tersebut diklaim Darsisi diabaikan oleh PT BPI.

“Karena kami tidak memiliki bukti dan saksi yang kuat secara hukum,” imbuhnya.

Atas pengalaman pahit yang pernah dialami, warga beserta 893 orang eks pemilik lahan memutuskan untuk menggelar aksi damai tersebut. Ia mengklaim, pihaknya  telah menggenggam bukti dan saksi yang kuat dan saat ini sudah diberikan kepada kuasa hukum untuk mencari penyelesaian atas ketiakadilan yang mereka alami.

“Tuntutan kesetaraan harga beli lahan yang kami ajukan kepada PT BPI melalui somasi kuasa hukum. Somasi tersebut merupakan kerendahan hati dan kesabaran kami untuk bermusyawarah dengan PT BPI. Mencari solusi penyelesaian tuntutan kami secara kekeluargaan,” ujarnya.

Baca Juga :  LMA Papua Barat Minta Direktur Etos Stop Sebar Hoaks

Warga Eks Pemilik Lahan PLTU Batang Siap Tempuh Jalur Hukum

Darsini menekankan, somasi tersebut adalah bentuk kerendahan hati dan kesabaran warga eks pemilik lahan yang diperlakukan secara tidak adil. Namun jika tidak mendapat tanggapan dari   PT BPI, maka mereka memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

“Tekad kami sudah bulat. Untuk memperjuangkankan keadilan melalui jalur pengadilan. Akan kami laksanakan bersama Kuasa Hukum dalam waktu secepatnya,” seru Darsini.

Ke-893 warga eks pemilik lahan dan Kuasa Hukum sangat berkeyakinan, pihaknya akan menang jika penyelesaian tuntutan dilakukan melalui jalur pengadilan. Pasalnya, Darsini mengaku, akan terang benderang terlihat adanya dugaan pelanggaran hukum secara pidana yang dilakukan oleh PT BPI dalam proses pembebasan lahan, yang menurutnya, merupakan kejahatan korporasi, dipastikan bakal terungkap secara hukum.

Aspirasi tuntutan kesetaraan harga beli lahan yang kami perjuangkan tidak akan berhenti sebelum kami mendapat keadilan dari PT BPI. Salam Perjuangan dari warga masyarakat yang diperlakukan tidak adil oleh PT BPI. Merdeka!!!,” kata Darsini.

Warga Eks Pemilik Lahan Geruduk PLTU Batang, Tuntut PT BPI Berlaku Adil
Perwakilan PT BPI (Bhimasena Power Indonesia) saat menemui perwakilan massa aksi

PT BPI Ajak WargaEks Pemilik Lahan PLTU Batang Bermediasi

Dimediasi oleh aparat kepolisian yang mengawal aksi damai tersebut, massa aksi sempat ditemui oleh beberapa perwakilan PT BPI. Diantaranya senior manager general affair security Didik, asisstant manager Community Relation Imam dan staf legal Dedi.

Pihak PT BPI meminta perwakilan massa aksi untuk berkomunikasi langsung dengan pihak managemen di dalam ruangan, namun massa aksi menolak. Mereka meminta pihak managemen untuk keluar menemui mereka.

Atas permintaan tersebut, perwakilan PT BPI menyatakan pihaknya tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Didik menjelaskan, PT BPI sebenarnya sangat ingin untuk berdialog dengan warga. Ia pun berjanji, tuntutan massa aksi akan disampaikan ke managemen.

“Aspirasi tuntutan keseteraan harga beli lahan dari warga masyarakat akan disampaikan kepada atasan,” ujar Didik. (OSY)

Loading...