HARIANNKRI.ID – Anggota Komisi DPR RI IX Netty Prasetiyani mengingatkan masyarakat agar jeli dalam memilih wakil rakyat untuk mempercayakan aspirasinya. Kinerja anggota legislatif akan menentukan kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari pemerintah.
Demikian dikatakan Netty pada Sosialisasi Kekarantinaan Kesehatan Kepada Masyarakat Tahap Dua di Padepokan Merpati Putih Sunyaragi Kota Cirebon, Minggu (29/10/2022). Sosialisasi ini digelar untuk mendukung Gerakan Masyarakat Sehat (Germas). Terselenggaranya sosialisasi ini atas kemitraan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan Komisi IX DPR RI.
“Kok bisa? Ya bisa. Karena semua kegiatan tak lepas dengan proses politik,” kata Aleg dari Dapil 8 Jabar ini.
Karenanya, lanjut Netty Prasetiyani, semua kegiatan negara diantaranya sangat bergantung dari hasil pilihan legislatif lima tahunan. Ia pun mencontohkan yang terjadi pada dirinya. Saat dirinya terpilih, sesuai kapasitas dan keahliannya, fraksi PKS pun menugaskannya untuk menjalankan fungsi legislasi di Komisi IX.
“Saya adalah merpati yang tak pernah ingkar janji,” tegasnya.
Netty menuturkan, kedatangan dirinya ke Kota Cirebon kedua kali pada bulan Oktober 2022 ini adalah realisasi dari amanah yang diberikan oleh konstituennya. Karenanya, ia mengingatkan masyarakat agar mengenal lebih dekat dengan para calon wakil rakyat yang akan dipilih.
“Biar besok-besok tidak nyesal. Dipilih, tapi kita tidak tahu sudah ngelakuin apa saja untuk konstituennya. Kenali dulu siapa yang mau diberi amanah untuk jadi wakil rakyat,” ujarnya.
Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Tak Lakukan Kebijakan Berbasis Coba-Coba
Pada kesempatan tersebut, Netty secara lugas melontarkan kritiknya terhadap kinerja pemerintah. Ia mengingatkan pemerintah untuk membuat kebijakan dengan basis ilmiah. Jelas dasar akademisnya, jelas asal usul kebijakan yang akan diambil dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Kalau sakit ya ke dokter, jangan ke dukun. Harus bisa diurai dengan cara yang ilmiah,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah agar memberikan ruang kepada masayarakat untuk berpartisipatif dalam semua kebijakan. Jangan menjadikan masyarakat sebagai objek yang dikenai aturan-aturan tanpa diikutsertakan dan diedukasi mengapa sebuah kebijakan harus diambil.
“Yang terakhir, emua kebijakan yang dibuat pemerintah tidak boleh memberatkan masyarakat. Contoh, sehat tidak perlu mahal dan sakit tidak perlu susah,” tutupnya. (OSY)
