Siaga 98 Minta Sanksi Terhadap Satpol PP Garut Dukung Gibran Dicabut

Siaga 98 Minta Sanksi Terhadap Satpol PP Garut Dukung Gibran Dicabut
Siaga 98 Minta Sanksi Terhadap Satpol PP Garut Dukung Gibran Dicabut

HARIANNKRI.ID – Koordinator Siaga 98, Hasanuddin menyampaikan pandangan terkait sanksi terhadap beberapa pegawai Kontrak Satpol PP Garut. Sanksi diberikan karena mengunggah video viral mendukung Gibran Rakabuming Raka.

“Bahwa, beberapa pegawai kontrak Satpol PP yang beberapa waktu lalu menyampaikan apresiasinya pada Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin muda masa depan. Tidaklah dapat dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran. Sebagaimana ketentuan peraturan terkait pemilu dan/atau aturan terkait netralitas ASN/pegawai berstatus biayai negara,” katanya dalam pers rilis tertulisnya, Minggu (14/1/2024).

Lanjut Koordinator Siaga 98, “Sebab, berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Waktu (tempus-red) pembuatan video tersebut sebagai bentuk apresiasi dibuat sebelum masa pendaftaran Capres-Cawapres di KPU. Yakni 19-25 Oktober 2023.”

Baca Juga :  Jaringan Sabu Myanmar Thailand Malaysia dan Indonesia Ditangkap

Dijelaskan Hasan lagi, Video tersebut dibuat dan sempat beredar sebelum masa pendaftaran dan/atau Gibran Rakabuming Raka belum menjadi Bakal Cawapres.

“Bahwa, sanksi yang dibuat oleh instansi asalnya (atasannya Satpol PP Garut -red) tidak cermat. Dan terkesan cuci tangan terhadap tindakan bawahannya. Terhadap hal ini saya berharap, dicabut,” tegas Hasanuddin.

Bahwa, lanjut Koordinator Siaga 98, apresiasi terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin masa depan, tidak spesifik terkait pilpres pada konteks waktu saat ini, melainķan bentuk apresiasi karena pemimpin muda yang berhasil, dan menginspirasi kaum muda untuk menjadi pemimpin masa depan, adalah penilaian yang objektif dan tidak bertendensi politik.

“Saya berharap Bawaslu Kabupaten dapat menilai peristiwa tersebut dari perspektif waktu atau tempus pembuatan video yang pada saat itu belum memasuki tahapan pendaftaran apalagi masa kampanye. Serta, merehabilitasi nama baik mereka, dari anggapan tindakan tidak netral dalam pemilu 2024, serta membebaskan dari sanksi atas dugaan pelanggaran peraturan terkait pemilu,” tandas Koordinator Siaga 98. (SUB)

Baca Juga :  Ketua Pemuda Pancasila Banyuwangi Siap Kawal Perjuangan Budi Pego
Loading...