Gubernur Maluku Surati Bupati Buru Untuk Memecat Istri Kedua

Gubernur Maluku Surati Bupati Buru Untuk Memecat Istri Kedua
PNS Syaiun Hentihu yang disebut-sebut sebagai istri kedua Bupatu Buru Ramly Umasugi

HARIANNKRI.ID – Gubernur Maluku Murad Ismail melayangkan surat kepada Bupati Buru Ramly Umasugi untuk melakukan pemecatan kepada Syaiun Hentihu dari status PNS karena terbukti menjadi istri kedua. Ramai dibincangkan, suami dari PNS yang dimaksud adalah Bupati Buru sendiri.

Dilansir dari kabartimurnews.com, Rabu (26/8/2020), surat yang dilayangkan Gubernur Maluku ini menyikapi instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul menjelaskan, surat ke bupati Buru telah ditandatangi gubernur pada Senin (24/8/2020). Telah dilayangkan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku untuk diteruskan Ramly Umasugi.

“Surat sudah ditandatangani Pak gubernur Senin malam. Hari ini sudah harus dikirim ke bupati Buru melalui BKD Provinsi (Maluku),” kata Sekretaris Daerah Maluku Kasrul, Selasa (25/8/2020).

Dijelaskan, dalam surat MenPANRB, Bupati Buru diminta segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pemerintah Provinsi Maluku untuk memecat Syaiun Hentihu. Tindaklanjut harus dilaporkan kepada Menpan melalui gubernur dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2020.

Baca Juga :  Ramly Ibrahim Umasugi Apresiasi Peran Tenaga Medis Tangani Covid-19

Kasrul mengaku tidak ingin berandai-andai jika melawati batas waktu tersebut, Bupati Buru tidak memecat istri muda tersebut dari PNS.

“Jangan ke sana dulu, kita tunggu saja langkah Bupati. Yang pasti setelah 14 hari kita akan melaporkan ke Menpan,” ujar mantan Asisten I Setda Maluku ini.

Seperti yang dilansir dari kabartimurnews.com, Rabu (26/8/2020), nikah siri Bupati Buru Ramly Umasugi dengan Syaiun Hentihu terungkap pada tahun 2018 lalu. Syaiun ketika itu menjabat Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi BKPDSM Kabupaten Buru.

Pernikahan kedua politisi partai Golkar ini berlangsung tertutup dan hanya dihadiri keluarga dekat kedua mempelai pada 2 Juni 2018. Nikah “diam-diam” itu sempat menggegerkan daerah berjuluk Bupolo ini.

Baca Juga :  Format Buru Jakarta Diskusi Sikapi Janji 100 Hari Kerja Gubernur Maluku

Poligami Ramli ini terungkap setelah LSM Aliansi Masyarakat Maluku Peduli Keadilan mengirimkan surat untuk melaporkan kasus ini ke Kemenpan RB tahun 2018. Surat itu meminta Kemenpan RB mendesak Bupati Buru Ramly Umasugi memberikan klarifikasi atas pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Syaiun Hentihu, PNS di lingkup Kabupaten Buru yang berstatus istri kedua Bupati.

Surat LSM itu juga ditujukan kepada Gubernur Maluku Said Assagaff pada saat itu. Adapun perihal surat tersebut adalah pemeriksaan dugaan pelanggaran dispilin PNS atas nama Syaiun Hentihu.

Menindaklanjuti surat Kemenpan RB, Gubernur Said memerintahkan Inspektorat Pemprov Maluku turun ke Kabupaten Buru pada 20 Agustus 2018. Namun hingga berakhirnya masa tugas Assagaff, LHP Inspektorat Pemprov Maluku tidak direspon Ramli hingga akhirnya Menpan Tjahjo menyurati Gubernur Maluku Murad Ismail, Agustus lalu. (ARB)

Loading...