Dialog Publik GPI SBT, Moksen Mahu: Pimpinan Pemuka Agama Sudah Menolak Aksi Demo HRS

Dialog Publik GPI SBT, Moksen Mahu: Pimpinan Pemuka Agama Sudah Menolak Aksi Demo HRS
Dialog publik “Menakar Sikap Pemuda SBT terhadap Tokoh Fenomenal IB FPI Habib Rizieq Shihab” di Café Hunimua Seram Bagian Timur, Minggu (29/11/2020).

HARIANNKRI.ID – Pimpinan Daerah (PD) Gerakan Pemuda Islam Kabupaten Seram bagian Timur (GPI SBT) menggelar dialog publik dengan tema Menakar Sikap Pemuda SBT terhadap Tokoh Fenomenal IB FPI Habib Rizieq Shihab. Salah satu dari poin dialog publik tersebut adalah menolak aksi sekelompok pemuda di Jakarta beberapa waktu lalu yang mengatasnamakan pemuda Indonesia Timur dan Maluku.

Pokok bahasan pada dialog publik tersebut menanggapi aksi demonstrasi menolak Habib Rizieq Shihab di Jakarta. Aksi ini dilakukan oleh sejumlah pemuda mengatasnamakan Indonesia Timur dan Maluku. Dialog publik digelar di Caffee Hunimua SBT, Minggu (29/11/2020).

Bertindak sebagai nara sumber Plt. Kepala Kemenag Kabupaten SBT Moksen Mahu SAg, Kasat Binamitra Polres SBT AKP Baharudin dan Ketua Umum PD GPI SBT Dahlan Rumesy SH. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan OKP/OKPI dan BEM se-SBT. Yakni HMI, IMM, PMII, PII, KAMMI, GMNI, LMND, HMI-MPO dan BEM STIKIP IWN.

Pada dialog publik tersebut, Moksen Mahu mengapresiasi PD GPI SBT yang telah menggagas kegiatan tersebut. Ia pun meminta agar aksi tolak Habib Rizieq Shihab yang terjadi di Jakarta tersebut dikaji secara baik, sehingga tidak menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan.

Ia pun menceritakan kejadian yang menimpa dirinya atas konflik yang bernuansa sara.

“Sudah cukup pengalaman kelam yang dialami Maluku di tahun 1999 lalu menjadi pelajaran buat kita. Saya pernah ditembak pada bagian betis waktu konflik tahun 1999.” Kata Kepala Kemenag SBT ini.

Dialog Publik GPI SBT, Moksen Mahu: Pimpinan Pemuka Agama Sudah Menolak Aksi Demo HRS

Merujuk pengalaman yang dialaminya, Moksen meminta agar semua pihak menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum. Hanya aparat penegak hukum yang bisa memastikan apakah aksi tolak Habib Rizieq Shihab tersebut melanggar hukum atau tidak.

“Biarkan saja itu menjadi tugas aparat penegak hukum. Pemerintah Provinsi beserta pimpinan pemuka agama telah sepakat menolak aksi oleh sekelompok orang yang telah mengatasnamakan Indonesia Timur dan Maluku. Dan itu telah dibacakan langsung oleh Gubernur Maluku,” tegasnya.

Di akhir dialog publik, pimpinan OKP/OKPI dan BEM se-SBT menyampaikan pernyataan sikap bersama. Mereka mengutuk keras aksi yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan Indonesia Timur dan Maluku. Peserta dialog public ini meminta aparat penegak hukum untuk mengusut siapa aktor intelektual dibalaik aksi tersebut. (HRN)

Loading...