PKS Minta Pemerintah Stop “Poco-Poco” Peleburan Lembaga Riset

Stok Vaksin Melimpah Tapi Daerah Teriak Kehabisan, Mulyanto: Ada Dimana Barang Itu?
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto

HARIANNKRI.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar pemerintah berhenti bolak-balik bereksperimentasi melakukan peleburan lembaga riset. Selain masa jabatan Presiden Jokowi yang tinggal 2-3 tahun lagi, penolakan dari SDM peneliti sendiri juga harus dijadikan pertimbangan.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap Pemerintah mau mengkaji ulang keputusan melebur semua lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Menurutnya, keputusan ini sangat tidak efektif dan berpotensi menggangu program pengembangan riset dan inovasi nasional.

“Fraksi PKS menyatakan tidak setuju dan menolak tegas. Pasalnya, upaya ini selain mendapat penolakan dari SDM peneliti maupun perekayasa di LPNK yang ada, juga akan sulit dieksekusi di lapangan dalam waktu singkat 2-3 tahun,” kata Mulyanto dalam pernyataannya, Kamis (6/5/2021).

Ia mengingatkan, Kabinet Presiden Jokowi sendiri akan berakhir pada rentang waktu tersebut. Sedang Presiden berikutnya belum tentu setuju untuk melanjutkan proyek penggabungan ini.

“Maka yang akan terjadi adalah “poco-poco”, bolak-balik eksperimentasi kelembagaan Ristek,” tegas Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menambahkan, selama ini Indonesia sudah beberapa kali punya pengalaman eksperimentasi penggabungan kelembagaan Ristek. Misalnya pada zaman Kabinet Kerja. Hasilnya, penggabungan itu ternyata tidak berhasil.

“Namun sayangnya kebijakan itu malah diulang lagi oleh Pemerintah. Kali ini bentuknya menjadi Kemendibud-Ristek. Untuk itu PKS minta dengan tegas agar Pemerintah setop eksperimen kelembagaan ristek,” ujar Mulyanto.

Baca Juga :  Jokowi Sulit Menang, Sebuah Opini Tony Rosyid

Mantan peneliti ini menjelaskan, ada banyak hal krusial yang harus ditangani secara hati-hati bila Pemerintah ingin menggabung lembaga riset. Selain soal integrasi Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOTK) yang tidak sebentar, juga soal manajemen administrasi, asset dan SDM.

Setiap Lembaga Riset Punya Karakteristik Tersendiri

Pemerintah juga harus mempertimbangkan soal penyatuan budaya kerja dari beberapa lembaga riset yang mempunyai tupoksi (tugas pokok dan fungsi), karakter, tradisi, etos dan jiwa korsa lembaga yang berbeda. Menurut Mulyanto, semua itu tidak mudah dan tidak mungkin terbentuk dalam waktu singkat.

“Karenanya saya khawatir dengan rencana peleburan lembaga riset ini. Alih-alih terjadi efisiensi dan peningkatan kinerja lembaga riset, yang timbul nanti justru adalah kelambanan kinerja.  Ini set back”, tambah imbuhnya.

“Lebih sederhana, bila LPNK Ristek tidak dilebur dan BRIN ditempatkan sebagai lembaga integrator, yang berfungsi mengarahkan dan menyinergikan penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya Iptek lainnya, agar fokus, sinergis, terpadu dan efisien.  Ini yang kita butuhkan”, tandasnya.

SDM Peneliti Menolak Peleburan Lembaga Riset

Menurut Mulyanto, amanat UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek lebih mengarah pada integrasi perencanaan, program, dan anggaran bukan pada peleburan kelembagaan.

Baca Juga :  Kepengurusan LAZISNU Lampung Dibekukan Bukan Alasan Pesanan 1 Juta Kotak KOIN NU Tak Dibayar

“Bocoran survei internal dari salah satu LPNK yang saya terima melalui peneliti seniornya, menginformasikan bahwa sebagian besar SDM lembaga tersebut menolak rencana peleburan ini. Karena, peleburan bagi mereka berarti penciutan (down grade) lembaga dan hilangnya seluruh jabatan struktural.

Ini berhubungan dengan karir masa depan mereka. Belum lagi terkait dengan simbol, prestasi, sejarah dan kebanggaan mereka terhadap lembaga yang lama,” ujar mantan Sesmen Ristek era Presiden SBY ini.

Untuk diketahui, bila peleburan lembaga ini dilakukan sesuai Perpres No. 33/2021 tentang BRIN, maka BPPT, LIPI, BATAN dan LAPAN selanjutnya akan berubah menjadi Organisasi Pelaksana Litbangjirap (OPL).  Kepala OPL merupakan jabatan fungsional tertentu utama yang diberi tugas tambahan.  Kepala OPL diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BRIN dengan hak keuangan dan fasilitas setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM).

Saat ini, Kepala LPNK Ristek ini adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (JPTU) yang membawahi 5-7 Deputi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM, setara Eselon Ia) dan puluhan Direktur/Kepala Pusat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP, setara Eselon IIa).  Dengan peleburan kelembagaan, maka tidak ada ada lagi jabatan struktural dalam OPL, yang ada hanya jabatan fungsional, terutama peneliti, perekayasa dan pranata nuklir. (RED)

Loading...