Wacana PPN, Pemerintah Sebenarnya Bekerja Untuk Siapa?

Wacana PPN, Pemerintah Sebenarnya Bekerja Untuk Siapa?
Ilustrasi Wacana PPN, Pemerintah Sebenarnya Bekerja Untuk Siapa?

Wacana PPN, Pemerintah Sebenarnya Bekerja Untuk Siapa? Ditulis oleh: Malika Dwi Ana, Pemerhati Sosial Politik.

Kabar terbaru hari-hari ini adalah sembako, pendidikan, dan sejumlah barang dan jasa yang sebelumnya tidak kena PPN akan dipajaki pemerintah.

Sebelumnya pulsa dan token listrik prabayar juga dijadikan obyek pajak.

Pemerintah juga mewacanakan akan memajaki emisi kendaraan bermotor, dengan alasan gas rumah kaca.

Di sisi lain, PPnBM mobil mewah sampai 2500 cc digratiskan.

Saya sepenuhnya setuju soal narasi keadilan. Mengingat sila ke-empat Pancasila mencita-citakan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tapi apakah adil saat orang-orang kaya mau dikasih tax amnesty, sementara lalu sembako mau dikenakan PPN? Apakah tidak malu ngomong soal tambang mau di PPN tetapi kemarin bebasin royaltinya di UU Cilaka (Omnibus Law)? Benar-benar paradoks.

Mengotak-atik PPN ini lebih gampang buat negara. Terimanya dimuka lagi. Memungutnya juga lebih gampang. Ibarat seperti berburu di kebun binatang; binatang sudah tersedia banyak, dikerangkeng pula, kemungkinan untuk lari menghindar akan menemui jalan buntu pastinya. Kurang enak bagaimana? Kerjaan yang lebih susah itu seperti memperluas basis pembayar pajak menjadi pepesan kosong. Bertentangan dengan tujuan dibentuknya negara pasca kita menyatakan kemerdekaan yang antara lain; merdeka, bersatu, adil dan makmur, dan “memajukan kesejahteraan umum”. Maka siapapun yang diberikan amanat untuk berada dalam pemerintahan berkewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat, bukan malah sebaliknya memberatkan dan menyengsarakan.

Pajak dan Pemerintah

Banyaknya pajak dan pungutan terhadap rakyat mengindikasikan bahwa pemerintah butuh duwit. Semua orang waras juga tahu itu. Apalagi dimasa pandemi dimana pemerintah harus menyediakan bantuan (subsidi) untuk menolong yang miskin dengan Bansos yang entah kabarnya sekarang dan menjaga perekonomian tetap jalan tentunya. Menarik pajak itu penting, tetapi balancing budget itu juga persoalan pengeluaran. Dan rencana penetapan ekstensifikasi pajak yang menyasar kebutuhan asasi rakyat banyak yakni urusan pangan dan pendidikan, ternyata tidak sejalan dengan kebijakan pelunakan pajak untuk konglomerat.

Baca Juga :  Tugu Monas Sebagai Tempat Silaturahim Kebangsaan

Misalnya saja, Pemerintah malah melakukan relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sektor otomotif selama tahun 2021 khusus mobil mewah 2500 cc. Dari sini saja bisa dilihat, adil untuk siapa? Dan yang selalu diupayakan untuk dipermudah hajat hidupnya juga siapa.

PPN Cara Cepat Pemerintah Mendapatkan Uang

Untuk menaikkan PPN itu cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Tapi perlu dilihat lagi kondisi perekonomian masyarakat sekarang yang masih pandemi ini. Kenaikan PPN akan berefek domino terhadap lainnya. Masih banyak inovasi yang harus dilakukan pemerintah untuk mendapatkan dana tanpa harus dengan berhutang. Dan tampaknya Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI) kalap mencari sumber duwit untuk menambal kebocoran anggaran yang tambah besar.

Banyak yang bereaksi atas kenaikan tarif PPN tersebut bukan karena kesadaran akan pentingnya pajak, tapi lebih kepada memikirkan periuk nasinya yang pasti akan terganggu.

Tersirat ada kecemasan akan utang meskipun selalu dicitrakan aman. Apakah sebelum memutuskan utang juga dilakukan kajian dan diskusi seperti pada wacana kenaikan tarif PPN? Atau jangan-jangan diskusi hanya sebatas pemanis yang ujung-ujungnya kenaikan tarif PPN tetap akan berlaku? Sama seperti kenaikan tarif dasar listrik, sebetapapun keras kita menolaknya ya tetap dinaikkan juga. Atau BPJS, atau Omnibus Law, seolah teriakan atau kegalauan masyarakat ini tidak ada gunanya.

Baca Juga :  Membaca Skenario Pilpres Melalui Temuan Puzzle

Seperti kata tukang pancing ikan pinggir kali; “Selama bisa dicekik sampe mati kenapa harus dibikin hidup?”

Saya sebenernya setuju dengan ide multi-tarif PPN. Dalam arti, ada barang tertentu yang PPNnya naik, ada yang tetap, ada yang turun, disesuaikan dengan tingkatan urgensi barang tersebut.Tapi dengan track record pemerintah selama ini, rasanya hampir sulit percaya jika tujuannya akan semulia itu.

Rezim penguasa sekarang solusinya konvensional khas neolib, persis gaya IMF: tingkatkan pajak walaupun rakyat teriak, dan berisik, potong subsidi (energy dan lain-lain) serta cari utangan sebanyak-banyaknya, hampir tidak ada inovasi kreatif.

Disatu sisi harus diakui bahwa kelebihan rezim ini adalah memiliki para propagandist handal. Hingga barang omong kosong saja bisa dinarasikan seolah-olah masuk akal. Persoalannya, rezim yang ini tidak punya malu buat makan omongan sendiri atau menjilat ludahnya sendiri. Katanya persiapan untuk pasca pandemi. Lha gimana sih? Kan katanya disuruh berdamai dengan covid. Sampai kapan?

Kenapa tidak pernah dibahas soal kenaikkan pajak dengan perilaku koruptif pejabat sekarang, sedangkan hal itu dinilai rakyat. Kata kuncinya sepertinya; “Di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Di mana priuk nasi terletak kesana puja-puji diusung.”

Selama kurun tujuh tahun kita sudah paham bagaimana rezim ini bekerja. Ngomong A, ngerjain B. Apapun wacana awalnya, yang bakal menangguk untung adalah oligarki kekuasaan. Lalu sampai kapan para propagandist rezim mau berakrobat?

Jadi sekali lagi, urgent questioning banyak orang adalah pemerintah ini sebenarnya bekerja buat siapa sih? Kok lagi-lagi rakyat kecil yang diperas? Kenapa gak fokus memajaki 1% orang terkaya yang menguasai 50% aset?

Loading...