Pembangunan 3 Gedung Pemerintah di Banyuwangi Senilai Puluhan Miliar Disinyalir Mangkrak

Pembangunan 3 Gedung Pemerintah di Banyuwangi Senilai Puluhan Miliar Disinyalir Mangkrak
3 Gedung pemerintah di Banyuwangi yang disinyalir mangkrak

HARIANNKRI.ID – Sebanyak 3 gedung pemerintah di Kabupaten Banyuwangi dengan nilai proyek puluhan miliar rupiah disinyalir mangkrak. Hingga saat ini, ketiga gedung tersebut terlihat terbengkalai dan tidak ada kelanjutan pembangunanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun hariannkri.id, dari ketiga gedung tersebut 2 diantaranya adalah proyek multi year atau pekerjaan tahun jamak. Artinya, menurut ketentuan, proyek tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dan menunggu diterbitkan SK Bupati untuk menjalankannya. Tujuannya, agar proyek tersebut dapat dipantau pengerjaannya dimana tetap memperhatikan waktu dan anggaran secara transparan.

Tiga Gedung Pemerintah di Banyuwangi Yang Disinyalir Mangkrak:

  1. Gedung juang 45, anggaran 39,9 miliar, progres proyek tahun jamak selama 3 tahun anggaran.
  2. Gedung Dormitory Atlet, anggaran 4,2 miliar, progres proyek lump sum satu tahun anggaran.
  3. Gedung Terminal Wisata Terpadu, anggaran 30 miliar, progres proyek tahun jamak selama 3 tahun anggaran.
Baca Juga :  Apakah Hukum Bakal Tegak Lurus atau Lunglai Terus? Kelanjutan Kasus Tipikor DPRD Kota Manado

Menurut Ketua Region Jawa Timur penggiat anti korupsi LPBI-Investigator Eko Budiyanto, keterlambatan pembangunan menandakan bobroknya suatu birokrasi dan perencanaan yang ada di daerah kabupaten Banyuwangi. Terutama Dinas PUCKPP kabupaten Banyuwangi yang membidangi pembangunan 3 gedung tersebut.

“Apabila dilihat dari progres pekerjaan tahun jamak selama 3 tahun anggaran, faktanya dikerjakan selama 5 tahun anggaran. Harusnya SK Bupatinya terkait pekerjaan tahun jamak ini harus dipublish. Agar semua masyarakat tahu dan ikut memantau. Atau memang tidak ada SK Bupatinya atau sengaja disembunyikan dari pantauan publik,” kata Eko di Banyuwangi, Ssenin (14/6/2021).

Ia melanjutkan, pada kasus tersebut, modus operandinya permainan maladministrasi atau istilah tipikornya adalah post bidding. Mangkraknya pembangunan 3 gedubng tersebut, menurutnya, ujung-ujungnya merugikan keuangan negara.

Baca Juga :  IKA MAPIG Soppeng Beri Cendramata Kepada MA PERGIS Ganra

“Maka dari itu kami memohon kepada lembaga negara yakni KPK RI. Agar turun ke Banyuwangi untuk meninjau dan memeriksa hal ini. Kami juga akan segera layangkan surat laporan Tipikornya kepada KPK RI dalam waktu dekat ini,” tutupnya. (EST)

Loading...