ISDS: Hubungan Parlemen dan Eksekutif, Ibarat Bus Remnya Sudah Blong Tapi Lajunya Ugal-Ugalan

ISDS: Hubungan Parlemen dan Eksekutif, Ibarat Bus Remnya Sudah Blong Tapi Lajunya Ugal-Ugalan
Peneliti senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) Aminudin

HARIANNKRI.ID – Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) menyebut, berdasarkan temuan polling, mayoritas aspirasi alumni Universitas Airlangga (Unair) menghendaki pengurus pusat Ikatan Alumni (IKA) Unair ke depan memperioritaskan program bela rakyat bela alumni. Chek and balances parlemen (DPR) terhadap pemerintahan dianggap sudah tidak berjalan dengan baik.

Hal ini disampaikan peneliti senior ISDS Aminudin menangapi jajak pendapat (polling) yang digelar oleh Forum Diskusi Alumni UNAIR lintas Fakultas bersama lembaga riset tersebut. Pada pertanyaan program apa yang ingin diprioritaskan, 56,9 persen responden mengharapkan Pengurus Pusat IKA Unair ke depan memprioritaskan program advokasi atau membela rakyat, termasuk alumninya.

Menurut Pengurus Pusat IKA Unair Departemen Organisasi ini, temuan hasil polling tersebut sangat menarik untuk dicermati. Program bela rakyat bela alumni ini meninggalkan program IKA Unair lainnya yang rata-rata hanya 15 persen. Seperti harapan IKA UA Memperiotaskan program memberikan informasi kesempatan kerja.

“Temuan jejak pendapat ini tentu cukup mengejutkan,” kata Gus Amin panggilan Aminudin dalam pernyataannya, Jumat (2/7/2021).

ISDS: Ibarat Bus, Remnya Sudah Blong Tapi Laju Kendaraan Ugal-Ugalan

Aktivis Senat Mahasiswa Fisip Unair 1990-1991 ini menilai, seolah temuan polling itu adalah bagian refleksi suasana kebatinan yang tengah berkembang di masyarakat luas. Menurutnya, saat ini masyarakat melihat banyak abuse of power tak terkendali. Dampaknya, mengganggu sendi-sendi ekonomi, demokrasi, hukum. Bahkan menjadi gangguan kedaulatan nasional, yang tercermin dari massifnya serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia.

Baca Juga :  Polrestabes Semarang Lakukan Penyekatan di Gerbang Tol Kalikangkung

“Ini memperlihatkan chek and balances dalam pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Parlemen telah dikooptasi eksekutif, sehingga tidak bisa menjalankan pengawasan dengan baik. Ibarat bus, remnya sudah blong tapi laju kendaraan ugal-ugalan,” tegas peneliti senior ISDS ini.

Dijelaskan, pemerintah atau kekuasaan eksekutif adalah sopir yang penginjak gas. Sementara seharusnya, parlemen yang memiliki kewenangan pengawasan adalah penginjak remnya. Saat ini, menurutnya, karena parlemen telah berhasil dikooptasi pemerintah dengan cara intervensi SK MENKUMHAM pada pimpinan parpol besar dan juga dengan cara diberi jabatan menteri, maka parlemen boleh dikatakan lumpuh.

“Hanya jadi tukang stempel pemerintah. Yang berarti remnya sudah blong di tengah sopir penginjak gas lajunya ugal-ugalan,” terang Gus Amin.

Baca Juga :  Fraksi Golkar Minta KPU Selesaikan Hak-Hak Penyelenggara Pilkada Raja Ampat

Ia menekankan, dalam situasi seperti itu, harapan masyarakat yang bisa membantu membelanya adalah gerakan extra parlementer seperti tahun 66 dan 98. Di mana kampus berikut organisasi derivasinya seperti Senat Mahasiswa (BEM) dan organisasi alumninya bergerak melakukan perubahan mengadvokasi rakyat.

”Kita jangan melupakan. Lokomotif utama gerakan perubahan Indonesia modern adalah kalangan terpelajar. Terutama terkait dengan organisasi kampus. Dulu 66 KAMI dan KAPPI, 74 MALARI, 78, 98 Reformasi,” imbuhnya.

Ia menambahkan, kampus jadi mimbar perjuangan rakyat menghadapi kemacetan demokrasi. Saat itu, katanya, 98 ILUNI UI dan Alumni Trisakti (Semacam IKA Unair) tercatat dalam tinta emas sejarah menjadi lokomotif gerakan Reformasi.

“Kini sejarah memanggil Anak Bangsa lagi untuk bersikap dan bertindak ketika negara dibawah bayangan Krisis Ekonomi, Demokrasi, Kedaulatan dan Tatanan Hukum. Dalam konteks itulah berdasar amatan Gus Aminudin, mengapa dalam kasus poster BEM UI The King Lips service, dukungan dari masyarakat mengalir kemana-mana,” tutup Aminudin. (OSY)

Loading...