HARIANNKRI.ID – Peneliti senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) Aminudin mempertanyakan kebijakan pemerintah yang masih memperbolehkan TKA China masuk ke Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai kontradiktif dengan kebijakan pemerintah negara lain, bahkan dirasa tidak adil untuk rakyat Indonesia sendiri.
Menurut pria yang akrab dipanggil Gus Amin, saat ini viral di media massa dan media sosial kabar TKA China masih terus berdatangan ke Indonesia. Di sisi lain pemerintah justru memberlakukan PPKM Darurat Jawa Bali yang secara tegas membatasi mobilitas rakyatnya dengan alasan demi mencegah penularan virus Covid-19.
“Ya, di berbagai media nasional dan medsos sudah banyak mengecam kebijakan kezaliman ini. Rezim Jokowi melakukan tindakan represif kepada rakyat Indonesia dengan dalih untuk atasi pandemi Covid-19. Tapi orang asing terutama TKA China justru dimasukkan besar-besaran ke Indonesia,” kata Aminudin melalui sambungan selular, Senin (5/7/2021) malam.
Keputusan pemerintah yang tetap memperbolehkan TKA China ini dinilai peneliti senior ISDS ini sebagai keputusan yang kontroversi. Pasalnya, berdasarkan berbagai penelitian yang ada, negara China justru disinyalir sebagai asal muasal masuknya virus Covid-19 di Indonesia.
“Padahal jelas dari hasil pemeriksaan Laboratorium Biomolekuler Kementerian Ristek milik pemerintah, Universiras Airlangga, jurnal Nature Internasional dan sebagainya. Jelas menunjukkan, virus Corona Covid-19 yang di Indomesia adalah berasal Republic of China. Bukan dari Madura, Betawi, sunda atau Jawa. Virus Covid-19 di Indonesia berasal dari RRC, kok TKA China masih boleh masuk?” ujar Gus Amin
Ia pun mempertanyakan keputusan yang disebutnya sebagai tindakan yang yang memperbesar potensi meningkatkan penularan virus tersebut.
“Tetapi Pemerintah Jokowi justru tetap memasukan banyak orang RRC ke Indomesia. Yang berarti makin membanjiri Indonesia dengan virus RRC,” tegas Aminudin.
Tetap Memperbolehkan TKA China Masuk ke Indonesia Kontradiktif Dengan Negara Lain
“Di mata kaum nasionalis dan pejuang Hak Asasi Manusia di Indonesia, seolah Pemerintah ingin mempertontonkan bahwa rakyat Indonesia sudah tidak lagi berdaulat atas dirinya dan tanah airnya sendiri. Indonesia,” ungkap alumnus Universitas Airlangga ini.
Padahal, lanjutnya, negara lain jelas-jelas menutup pintu internasional bagi orang Indonesia. Ia pun menyebut beberapa negara tetangga seperti Hongkong, Thailand, dan beberapa negara lain.
Desakan Presiden Jokowi Mundur
Aminudin mengingatkan, jika memang dirasa tidak mampu mengatasi penyebaran virus Covid-19, Presiden Jokowi pun diminta kesadarannya untuk mundur. Keputusan tersebut dirasa tepat, mengingat yang dipertaruhkan adalah integritas pejabat negara.
“Mundurlah jika sudah tidak bisa atasi pandemi virus Corona dari China. Negara-negara yang menjunjung integritas pejabatnya banyak yang mundur karena gagal atasi pandemi Covid-19,” tegas Gus Amin.
Ia pun menyebut beberapa pejabat pemerintah di dunia yang melakukan hal tersebut. Diantaranya; Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte menyatakan mengundurkan diri lantaran dianggap gagal atasi virus Covid-19. Presiden Paraguay Mario Abdo Benitez meminta semua menteri mengundurkan diri gagal atasi pandemi Covid-19. Mantan Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe sedang diselidiki pengadilan tinggi Prancis karena dituding gagal menangani wabah Covid-19.
Gus Amin meyakini, Indonesia juga bisa mengambil jalan yang sama seperti negara lain. Ia menekankan, desakan awal sudah muncul dari Anggota DPR-RI dari PDIP Ribka Cipataning. Menurutnya, dari awal Ribka menuduh impor vaksin dari China seharga hampir 70 triliun rupiah hanya barang rongsokan atau mung. Maksudnya, jelas Aminudin, yang diimpor hanya vaksin palsu yang dibuat dari limbah industri.
“Publik menunggu nyali Ribka Cipataning dkk di PDIP berani membongkar skandal vaksin impor dari China. Nilainya sangat fantastis, diambil hutang negara yang harus dibayar rakyat Indonesia melalui pajak,” sebut Gus Amin.
Peneliti senior ISDS ini meyakini, tudingan Ribka bahwa vaksin impor dari China hanya rongsokan bisa jadi benar. Pasalnya, korban kematian setelah vaksin jumlahnya besar sekali.
“Pansus DPR RI akan menjadi ajang pembuktian tuduhan Ribka Cipataning. Dari aspek korupsinya dan kejahatan kemanusiaan dari skandal pandemi Covid-19 ini, tutup Aminudin. (OSY)
